Tolak UU Cipta Kerja, PMII dan HMII Batanghari Unjuk Rasa di Gedung DPRD

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Gabungan mahasiswa/i dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII) Kabupaten Batanghari unjuk rasa, Jumat (9/10/2020).

Mereka turun ke jalan dengan sejumlah tuntutan terkait menolak disahkannya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pantauan Tribunjambi.com, massa kedua organisasi mahasiswa itu berorasi di depan gerbang kantor DPRD Batanghari.

Dalam orasinya meminta perwakilan DPRD Batanghari untuk mendukung aspirasi yang dikeluarkan pengunjuk rasa.

• Unjuk Rasa PMII dan HMII Batanghari, Berakhir Penandatanganan Pakta Intergritas

• Kiprah Suhaili PNS Asal Batanghari, Berhasil Menampilkan Kesenian Daerah di DKI Jakarta

• PERLU Diketahui, Infrastruktur di Afrika Tak Memadai Tapi Angka Kematian Covid-19 Bisa Rendah

"Undang-undang yang dikeluarkan itu tidak transparan, dan cenderung merugikan rakyat.
Tentunya ada beberapa poin yang kontroversial di tengah masyarakat. Saya dan teman-teman mahasiswa meminta, DPRD Batanghari ikut menyuarakan hal ini kepada pihak DPR RI," kata Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Batanghari, Ripki Rido Jumat (9/10/2020).

Selain itu, Ripki mengatakan DPRD Batanghari kiranya bekerja sama dengan Bupati Batanghari untuk menolak UU Cipta Kerja Ini.

"Agar nantinya UU Cipta kerja ini bisa direview ulang di DPR RI dan Presiden, karna beberapa pasal yang kiranya membuat rakyat sengsara,” ujarnya.

Ia menambahkan Allhamdullilah hasil dari mediasi DPRD menyetujui aspirasi pengunjuk rasa yang disampaikan, sekiranya secepatnya ada tindak lanjut.

“Dan saya pastikan, setelah demo ini tidak ada perkembangan dari pihak DPRD Batanghari, akan ada lagi aksi susulan semacam ini,” pungkasnya.