Breaking News:

Jaksa dan Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Auditorium UIN Jambi Ajukan Banding

Pernyataan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jambi juga disampaikan ke empat terdakwa usai menerima putusan pengadilan.

Tribunjambi/Musa
Suasana sidang Tipikor Pembangunan auditorium UIN STS Jambi di Pengadilan Negri Jambi, Majelis hakim di ketuai Erika Emsah Ginting, sidang dimulai pada pukul 12.00 - 14.30 WIB melalui virtual bersama para terdakwa, Rabu (16/9/2020) (Tribunjambi/Musa) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejasaan Tinggi Jambi menyatakan banding atas kasus korupsi pembangunan Auditorium UIN Sultan Thaha Jambi tahun 2018.

Pernyataan banding ini dibenarkan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi, Lexy Fatharani saat dikonfirmasi.

"Kami juga mengajukan banding," kata Lexy dalam pesan singkat, Rabu (7/10/2020).

Pernyataan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jambi juga disampaikan ke empat terdakwa usai menerima putusan pengadilan.

Nasib Simarmata, penasehat hukum terdakwa John Simbolon selaku Direktur PT Lambok Ulina (Lamna). Ada beberapa poin keberatan atas putusan majelis hakim yang dinilai terdakwa tidak sesuai.

Video Pembelaan Karni Ilyas Usai Diserang Bertubi-tubi Penonton, Protes Sama Topik ILC TVOne Semalam

Tim Advokasi SZ-Erick Berkunjung ke Bawaslu Bungo, Bahas Pilkada Damai

Identitas Pelaku Penyerangan Gedung DPRD Kota Jambi

Mengenai uang pengganti misalnya, menurut Nasib Simarmata tidak sesuai jika dibebankan kepada terdakwa John Simbolon. Sementara dalam Undang-Undang Tipikor, uang pengganti mestinya dibebankan sesuai nilai yang dinikmati terdakwa.

"Tapi dia dibebankan UP (Uang Pengganti;red) Rp 2 miliar sementara ini tidak terbukti John menerima uang itu," katanya.

"Siapa yang mau ganti? Yang jelas di sidang kuasa direksi semua. Redo jelas Rp 4 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi. Sisanya pencairan kedua samapai tahap ke tiga Iskandar dan Kristina. Satu rupiah pun tidak ada ditanda tangani John Simbolon," ungkap Nasib Simarmata.

Keberatan ke dua mengenai jaminan pelaksanaan. Jika ada permintaan pencairan seharusnya perpanjangan kontrak tidak ada atau tidak dilakukan.

Tapi dalam fakta persidangan ada pencairan di sana. Jaksa menghitungnya sebagai kerugian negara.

Halaman
12
Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved