TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- 9 Desember mendatang Provinsi Jambi akan menggelar Pilkada serentak. Saat ini tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye.

Namun beberapa kelompok merekomendasikan untuk dilakukan penundaan pilkada dengan tujuan mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19.

Beberapa kelompok besar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Dua kelompok ini merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkada serentak ditunda demi menghindari penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di masyarakat.

• KPU Tanjabbar Deklarasi Kampanye Damai, Mulyani-Amin, Anwar Sadat-Hairan, Mukhlis-Supardi Terlibat

• Produksi Budidaya Ikan Patin di Jambi Tembus 3,5 Ton Sehari, Tembus Pasar Sumsel hingga Riau

• Kolaborasi Seniman Jakarta dan Perajin di Muaro Jambi, Sulap Resam Jadi Karya Seni Kontemporer

Komisioner KPU Provinsi Jambi M Sanusi mengatakan bahwa pihaknya mengakui sudah mendengar isu tersebut. Menurut M Sanusi pihaknya menghargai pandangan dan pemikiran kelompok kelompok tertentu.

“Tapi kita menolak tegas terkait rekomendasi penundaan tersebut dengan alasan ketetapan pilkada tidak dapat semena-mena dirubah karena sudah tertuang pada Undang Undang,” sebutnya.

M Sanusi juga menegaskan Pilkada di Jambi tahun ini akan tetap berlangsung sesuai dengan keputusan bersama. Pada rapat dengar pendapat bersama Kemendagri, DKPP, Bawaslu dan KPU tersebut sesuai kesepakatan sudah jelas tidak ada penundaan.

“Hanya saja dalam penyelenggaraan harus ditekankan menerapkan protokol kesehatan dan terkait sanksi sanksi bagi pelanggar sudah disepakati bersama dan mulai berlaku mulai masa kampanye,” pungkasnya. (Rohmayana)