Breaking News:

Bawaslu Gelar Rakor Sentra Gakkumdu, Optimalisasi Penanganan Pidana pada Pilkada Jambi 2020

Bawaslu Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Rangka Optimalisasi Penanganan Pidana pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Penulis: Hendri Dunan | Editor: Teguh Suprayitno
Istimewa
Bawaslu Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Rangka Optimalisasi Penanganan Pidana pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Jambi. 

"Sementara tahapan yang kita masuki adalah berpotensi terjadinya kerumunan massa. Jika terjadi kerumunan massa, maka akan terjadi penyebaran covid-19. Presiden menyatakan jangan sampai Pilkada menjadi kluster baru,"tegasnya.

Misi pertama, adalah menyelamatkan kesehatan kemanusiaan. Selain itu, misi demokrasi merupakan bagian dari menyelematkan Hak-Hak berdaulat rakyat.

Pilkada Batanghari, KPU Tetapkan Tiga Paslon Memenuhi Syarat

VIDEO: KPU Resmi Tetapkan Tiga Bapaslon Gubernur/Wakil Jadi Calon Gubernur di Pilkada 2020

Komisioner Bawaslu RI ini mengatakan jika KPU sudah berkali-kali melakukan simulasi pemungutan suara sesuai dengan protocol covid-19. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa kerumunan diluar prediksi kita. Maka, akan timbul pertanyaan siapa yang berwenang melakukan penindakan.

"Kerumunan tidak masuk dalam konteks Pilkada, karena tidak satu pun pasal ketentuan pidana yang mengatur itu. Namun, bisa juga dikenakan dengan Undang-Undang Karantina. Jika ini dilakukan, maka Kepolisian berwenang akan hal ini,"ucapnya.

Solusi untuk percepatan, membentuk Pokja untuk menangani penegakan pelanggaran protocol kesehatan. Wacananya, akan dilakukan perubahan terhadap PERPPU nomor 2 khususnya mengenai kerumunan, sehingga dapat mencegah kluster baru Pilkada.

Kondisi saat ini, ada kelompok masyarakat sipil yang sekarang menggawang kekuatan yang mengajukan pendapat untuk menunda Pilkada. Gerakan ini terus dilakukan setiap hari. Kemendagri juga mengkhawatirkan dan terorganisir untuk menunda Pilkada 2020.

Bawaslu melaunching kerawanan untuk periode September. Kota Sungai Penuh, dalam beberapa rujukan masuk dari semua dimensi yang dirilis oleh Bawaslu. dari pandemi, Kota Sungai Penuh posisi pertama, penyelenggaraan Pemilu yang bebas ada diposisi 4 (empat), dalam konteks kontestasi masuk diperingkat 2 (dua). Provinsi Jambi berdasarkan IKP berada di peringkat 4 (empat). Untuk kontestasi di peringkat 6 (keenam).

Ada kerawanan yang perlu diperhatikan, potensi penggunaan bantuan social, menggunakan fasilitas negara. Harus kita akui tidak banyak kasus politik uang dapat dibuktikan, banyak hal yang menjadi kendala mulai pembuktian, waktu, dan lainnya.

Kerja-kerja penanganan pelanggaran, sudah dilakukan revisi. Tujuannya adalah kerja-kerja penanganan pelanggaran agar lebih efektif dan lebih optimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama. Pada prinsipnya demi mewujudkan Pilkada yang sehat dan demokratis.

Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat, serta dapat menyamakan persepsi dalam melakukan melaksanakan tugas sehari-hari, dalam upaya penegakkan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020. (Hendri Dunan Naris)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved