Breaking News:

Tanjabbar Punya Perda Protokol Kesehatan, Pelanggar Bisa Kena Denda Rp 500 ribu

Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jafar saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini Pemda Tanjabbar memiliki aturan yang telah di tetapkan dalam

Tribun Jambi/Samsul Bahri
Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jafar 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi membuat Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.

Perda ini telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabbar.

Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jafar saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini Pemda Tanjabbar memiliki aturan yang telah di tetapkan dalam perda.

Harapan Jafar, melalui Perda tersebut, seluruh masyarakat Tanjabbar mematuhinya.

"Kita harapkan memang adanya Perda ini dapat di patuhi oleh masyarakat Tanjabbar," sebutnya, Rabu (16/9)

2021 Diperkirakan Vaksin Covid-19 Dari Luar Negeri Baru Tersedia

PSBB Jakarta Berlangsung, 5 Hal Ini Wajib Diketahui Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta

Lebih lanjut diterangkan oleh Jafar bahwa Perda yang telah disahkan tersebut mengatur tata cara kehidupan baru atau new normal sebagaimana yang telah di sampaikan di Pemerintah Pusat. Adapun beberapa aturan dalam Perda tersebut kata Jafar mengatur protokol kesehatan satu diantaranya aturan keramaian.

"Ini mengatur tentang kehidupan baru masyarakat kita, seperti aturan pasar beribadah, pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan,"ungkapnya

"Jadi Perda ini kita bentuk dan kita sahkan, sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19 yang saat ini masih menjadi Pandemi," tambahnya

Sementara itu, terkait dengan sanksi di dalam Perda, ada beberapa sanksi yang di terapkan jika memang dalam pelaksanaanya masih ada masyarakat yang tidak mengikuti aturan Perda tersebut. Tidak hanya berupa teguran, jika memang masyarakat masih tidak mematuhi aturan, akan ada sanksi denda Rp 500 ribu.

"Sanksi ini bagian dari cara untuk membuat kepatuhan, artinya ini adalah pilihan terakhir yang di tegakkan ketika masyarakat tidak mematuhi. Ini pun berjenjang, dari mulai teguran biasa hingga tertulis, sampai jika memang harus dikenakan denda Rp500 ribu," pungkasnya

Sementara itu, posisi Perda tersebut telah di paripurnakan dan telah disahkan. Saat ini Perda tersebut dalam proses penomoran di biro hukum Provinsi Jambi. (Samsul Bahri)

Ada Kekhawatiran Hubungan Mesra Soekarno dengan Cina, CIA Gelar Operasi Rahasia Jelang G30 S PKI

Viral Surat Bersih Diri dari Peristiwa G30S PKI Ditemukan di Bekas Bungkus Bawang, Ini Faktanya

Penulis: samsul
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved