Berita Muaro Jambi
Kisruh Internal KUD Selikur Makmur Bahar Selatan, Kerugian Capai Rp 3 Miliar Lebih
Pasalnya, YI dilaporkan karena mulai kecurigaan anggotanya dengan menurunnya pendapatan dan asate milik KUD tersebut.
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, MUAROJAMBI - Anggota kelompok tani KUD Selikur Makmur, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi melaporkan mantan ketua KUD berinisial YI ke Polda Jambi.
Pasalnya, YI dilaporkan karena mulai kecurigaan anggotanya dengan menurunnya pendapatan dan asate milik KUD tersebut.
Seperti yang sampaikan kepala Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Khairudin menyampaikan agar tidak ada berprasangka buruk dalam kesepakatan anggota KUD, mencoba melakukan audit pembukuan KUD selikur makmur, dengan mendatangkan pihak Auditor.
• Pasien Covid-19 di Provinsi Jambi Bertambah Dua Orang, Belum Termasuk Wali Kota Jambi
• Sosok Sebenarnya Budi Hartono, Penolak PSBB Anies Baswedan, Pabrik Uang Orang Terkaya Indonesia
• Titi Korban Kebakaran Ruko di Gang Siku Alami Luka Bakar, Minta Tolong ke Camat Mursida
"Setelah dilakukan audit diketahui, adanya temuan ternyata KUD Selikur Makmur mengalami kerugian sekitar Rp 3,095 miliar ini belum termasuk dana pembelian mobil baru sebanyak lima unit secara kredit itu akibat kenyataan tersebut, tentu anggota merasa turut dirugikan,” kata Khairudin.
Selain masalah kas dan aset yang belum selesai, KUD Selikur Makmur juga tengah menghadapi masalah tunggakan pajak tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai kurang lebih Rp 900 juta.
"Sejujurnya kami prihatin juga, karena jumlah pajak yang diduga tidak dibayarkan oleh pengurus yang lama jumlahnya besar, termasuk SPT tahunan yang belum disampaikan berikut dendanya tidak main-main, jumlahnya," jelasnya.
Ia juga menyampaikan dari besaran tunggakan pajak itu, sudah mereka lakukan pembayaran tunggakan secara mengangsur sebesar Rp 300 juta menurutnya selama mantan Ketua KUD inisial (YI) menjabat sejak tahun 2013-2019, banyak meninggalkan permasalahan.
Selama ia menjabat juga banyak dikeluhkan masyarakat yakni kurang transparannya pengurus dalam mengelola keuangan KUD di antaranya mengenai harga TBS dan yang lainnya sehingga anggota kelompok tani selalu bertanya-tanya.
"Masyarakat hanya minta selsaikan secara kekeluargaan minta dikengembalikan aset serta kerugian namun bersikeras tidak mau akhirnya anggota sepakat melaporkan yang bersangkutan ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum,” tandasnya.
