Lepas dari Indonesia pada 2002, Timor Leste Masuk Negara Termiskin-Alasan Habibie Lepas Timor Timur

Provinsi ke-27 ini resmi memisahkan diri dari Indonesia pada 20 Mei 2002 atau pasca-refrendum. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat

Penulis: Suci Rahayu PK | Editor: Suci Rahayu PK
Instagram @pitravelers
Timor Leste 

Meski investasi sektor privat yang masuk masih rendah, negara ini masih menikmati stabilitas ekonomi makro dan inflasi yang masih terkendali.

Kredit ke sektor swasta juga masih bisa tumbuh 13%, terutama didorong permintaan dari sektor rumah tangga.

Namun, neraca fiskal Timor Leste terbilang buruk, karena anggaran pengeluaran publik yang terus meningkat.

Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak.

Siap Bertarung di Pilkada Tanjabbar, Mukhlis-Supardi Akan Daftar ke KPU Jumat Besok

Polisi Temukan Kondom dan Obat Perangsang di Pesta Kaum Gay di Kuningan, Ada yang Positif HIV

Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak (BOE) yang banyak dikerjasamakan dengan Australia.

Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi Virus Corona ( covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.

Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar US$ 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60% digunakan untuk penanganan covid-19.

Virus Corona memperburuk ekonomi Timor Leste yang berkontribusi pada menurunnya kunjungan turis asing ke negara itu, melambatnya perdagangan ekspor-impor, dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk menanggulangi pandemi.

Xanana Gusmao cium kening BJ Habibie saat menjenguknya. Saat dijenguk Xanana, BJ Habibie masih bisa berkomunikasi.
Xanana Gusmao cium kening BJ Habibie saat menjenguknya. Saat dijenguk Xanana, BJ Habibie masih bisa berkomunikasi. (instagram @zancheszanches)

Alasan Presiden Indonesia BJ Habibie Lepas Timor Timur

Bekas provinsi ke-27 itu membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan dunia internasional.

Banyak pihak yang menggunakan isu Timtim sebagai salah satu sarana memukul dan mempermalukan bangsa Indonesia di percaturan internasional.

Tujuh bulan setelah BJ Habibie memegang tampuk kekuasaan atau tepatnya 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie.

Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksaan referendum bagi rakyat Timtim.

Hari referendum pun tiba, pada 30 Agustus 1999 dilaksanakan referendum dengan situasi yang relatif aman dan diikuti hampir seluruh warga Timtim.

Namun, satu hari setelah referendum dilaksanakan suasana menjadi tidak menentu, terjadi kerusuhan berbagai tempat.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved