Golkar Siapkan Sanksi Tegas Bagi Kader yang Nekat Membelot di Pilkada Serentak 2020

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Golkar siapklan  sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kader yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020.

Golkar berharap semua kader partai akan solid mendukung pasangan yang diusung partai di Pilkada Serentak 2020.

"Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangkucadangkan dulu," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (30/8/2020).

• Sindiran Bintang Emon Terhadap Tayangan Sensor di Stasiun Televisi :Ini Bahayanya Apa Pak?

Bahkan, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.

"Kalau main bola, 'kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya dalam keterangan tertulisnya.

• Bertahan saat Pandemi Covid-19, Artis Senior Dewi Yull Jual Bandeng : Paling Banyak 20 Ekor

Meski demikian, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang.

Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.

Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024.

"Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020," katanya.

• Terungkap Lagu di Ruang Operasi yang Buat Citra Kirana tak Lagi Tegang Saat Persalinan Anak Pertama

Airlangga juga mengingatkan jika pada pandemi Covid-19 ini pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda.

Ia pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.

"Pandemi COVID-19 ini 'kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya.

• Begini Potret Lawas 7 Artis Ternama, Raffi Ahmad, Agnez Mo hingga Dessy Ratnasari

Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua, dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto.

Selain itu, sejumlah wakil ketua umum DPP Partai Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir, dan Ahmad Doli Kurnia.

• Kisah Pilu Wanita 28 Tahun di Padang Jadi Korban Pemerkosaan Dua Tukang Parkir di Sebuah Indekos

Hasto Kristiyanto bantah berselisih dengan Risma

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak membenarkan informasi bahwa dia berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020.

"Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media," ujar dia, di sela Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (30/8/2020) sore.

Ia juga menegaskan di dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik antarinternal, terutama terkait belum diumumkannya pasangan calon wali kota Surabaya.

"Tidak ada 'tarik tambang' politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri," ucapnya.

• Kisah Pilu Wanita 28 Tahun di Padang Jadi Korban Pemerkosaan Dua Tukang Parkir di Sebuah Indekos

Khusus untuk Pilkada Surabaya, politikus senior itu mengakui memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum, terlebih Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mengakhiri masa jabatan dua periode.

Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, kata dia, harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.

"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital," kata Hasto.

Pada kesempatan sama, Risma yang juga ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan untuk menang di Surabaya maka dibutuhkan modal sosial, yang jauh lebih penting ketimbang uang.

• Kisah Pilu Wanita 28 Tahun di Padang Jadi Korban Pemerkosaan Dua Tukang Parkir di Sebuah Indekos

"Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wai kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

"Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum," tuturnya.

Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan. (Antaranews)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Airlangga Hartarto Ancam Kader yang Membelot di Pilkada, Golkar Akan Berikan Sanksi Tegas, https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/31/airlangga-hartarto-ancam-kader-yang-membelot-di-pilkada-golkar-akan-berikan-sanksi-tegas?page=all.