Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Molor, Pembebasan Lahan untuk Jalan 22 Km Belum Selesai

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Progres pembangunan pelabuhan Ujung Jabung sepertinya masih butuh waktu lama. Pasalnya masih ada sekitar 22 kilometer dari 135 kilometer jalan yang belum diselesaikan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Doni Iskandar, mengatakan bahwa seharusnya di tahun ini untuk pembebasan lahan penghubung ujung Jabung dapat diselesaikan pada tahun ini. Namun sekarang belum bisa diselesaikan, sehingga akan molor dalam tahap penyelesaian.

"Kalau pembebasan lahan selesai, maka di tahun selanjutnya sudah bisa kita lakukan pembangunan jalannya," katanya, Jumat (21/8).

Lanjutnya, Bappeda Provinsi Jambi akan kembali membahas pada RPJMD 2021 akan kembali dipertanyakan dari tindak lanjut pembangunan ujung jabung. Apakah bisa terus dilakukan atau tidak.

• Gaji 13 PNS Sarolangun Cair, Segini Anggaran yang Disiapkan Pemerintah

• Pilgub Jambi, Fachrori Umar Bangun Kekuatan Tiga Serangkai

"Harusnya kalau PU komit dalam RPJMD mereka tahun ini selesai, sehingga jalan bisa cepat dilakukan pembangunan," tambahnya.

Kata Doni, pihaknya telah menganggarkan pembangunan jalan dan pembebasan lahan tersebut sebesar Rp30 miliar untuk tiga tahun lalu, selanjutnya dua tahun lalu kembali dianggarkan Rp20 miliar dan di tahun ini kembali dianggarkan Rp40 miliar kembali hanya untuk pembebasan lahan jalan.

"Kita minta untuk cepat dieksekusi lah, sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat," sebutnya.

Pasalnya, jika nantinya disiapkan dalam meningkatkan investasi yang masuk ke Provinsi Jambi khususnya. Kemudian juga, tahun 2021 mendatang perintah pusat menjanjikan untuk pembangunan jembatan di Sungai Rambut dengan anggaran sekitar Rp400 miliar.

"Tapi kalau jalan penghubungnya tidak ada maka akan dipotong, sehingga dibatalkan pengadaan pembangunan jalan tersebut," jelasnya.

Sementara itu saat ini, Doni menyebutkan progres pembangunan pelabuhan ujung Jabung tersebut baru sekitat 10 persen dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi yakni, terkendala pada pemecahan sertifikat jalan.

"Supaya tidak sulit, semua lahan kita serahkan ke kementerian perhubungan untuk percepatan pembangunan," ungkapnya.