Bawa dan Berikan Hasil Pertanian ke Ketua DPRD Provinsi Jambi, Massa Gestur Tolak RUU Omnibuslaw
Gelombang unjuk rasa menolak RUU cipta kerja/Omnibus law yang tengah digodok DPR RI terus mengalir di Provinsi Jambi.
Penulis: Zulkipli | Editor: Rahimin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gelombang unjuk rasa menolak RUU cipta kerja/Omnibus law yang tengah digodok DPR RI terus mengalir di Provinsi Jambi.
Massa Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) menggelar aksi unjuk rasa di luar gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (14/8/2020).
Mereka menuntut DPRD menyuarakan penolakan kepada DPR RI terhadap RUU Cipta Kerja karena tidak adil terhadap pekerja dan masyarakat. Selain itu massa menuntut penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan.
Menariknya, massa turut membawa hasil pertanian seperti pisang dan sayur pucuk ubi saat pertemuan. Mereka menghadiahi Ketua DPRD hasil pertanian agar tahu kesengsaraan rakyat, ditambah lagi dengan nantinya apabila RUU ini dilanjutkan.
• Siapa Teddy Lhaksamana, Putera Asli Jambi Penerima Bintang Tanda Jasa Utama Dari Presiden Jokowi
• Suami Tega Bunuh Istri Sendiri di Depan Ketiga Anaknya Menggunakan Parang Hanya Gara-gara Sepele
• 1 Muharram Jatuh Pada 20 Agustus, Ini Sejarah & Peristiwa Yang Pernah Terjadi Pada Tahun Baru Islam
"Ini hasil pertanian kami yang kami bawa, kami minta pak ketua DPRD memperjuangkan aspirasi kami menolak RUU Cipta Kerja tanpa syarat, sampaikan ke DPR RI," ujar Fransdodi selaku perwakilan massa Gestur.
Terlebih kata dia, baru fraksi PAN dan PKS yang telah menandatangani aspirasi mereka."Kami minta semua fraksi DPRD tandatangani aspirasi kami, agar tidak dihapuskan cuti melahirkan, menyusui yang tak berpihak pada buruh juga," jelas Frandodi.
Menanggapi tanggapan pendemo, Edi Purwanto menyebutkan dirinya mengapresiasi kehadiran massa dan petani yang membawa hasil pertaniannya. Terlebih edi menyebut dirinya juga berasal dari petani.
Untuk aspirasi massa, Edi menyebut pihaknya setuju dan akan menandatangani tuntutan dewan dan akan bersurat ke DPR RI.
Sementara untuk konflik lahan yang sampaikan massa, Edi menyebut pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan pansus agraria. Namun, karena waktu yang mepet dan pengurangan anggaran di DPRD maka pembentukan pansus akan dipersiapkan terlebih dahulu untuk tahun ini.
• Pengumuman SBMPTN LTMP Cek di Sini, 13 Link Resmi Hasil SBMPTN 2020, Daftar Link 85 Universitas
• Kebakaran Rumah di Londrang, Tiga Orang Luka Bakar dan Satu Siswi SD Meninggal Dunia
• Hasil Pengumuman SBMPTN LTMPT 2020, Klik 13 Link Resmi Laman LTMPT Berikut Ini
"Kita persiapkan dengan serius pansus ini akan kita koordinasikan lebih teliti, agar bisa menyelesaikan persoalan lahan yang ada," pungkasnya.
