Breaking News:

Ratusan Buruh Geruduk DPRD Jambi, Tuntut Klaster Ketenagakerjaan Dikeluarkan dari RUU Omnibus Law

Ratusan orang dari sejumlah serikat buruh di Provinsi Jambi menggelar aksi demonstarasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis pagi (13/8).

Tribunjambi/Zulkifli
Ratusan orang orang dari sejumlah serikat buruh di Provinsi Jambi menggelar aksi demonstarasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis pagi (13/8/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan orang dari sejumlah serikat buruh di Provinsi Jambi menggelar aksi demonstarasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis pagi (13/8/2020).

Mereka menuntut supaya Pemerintah dan DPR mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari rancangan Undang-Undang cita kerja/omnibus law yang kini tengah digodok.

Massa aksi berasal dari KSBI Provinsi Jambi, SPP.KSPSI Provinsi Jambi, FSPTI.KSPSI Provinsi Jambi.

Mereka menilai sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja ini dinilai mendiskreditkan hak-hak pekerja yang sebelumnya telah diatur datam UU No 13 Tahun 2003, seperti, memperluas kesempatan bagi Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia.

Kemudian, memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk membuat perjanjian kerja dalam hal ini perjanjian kerja kaktu tertentu atau kontrak tanpa batasan waktu.

Santri Positif Covid-19 di Sarolangun Pulang ke Palembang, 10 Santri Jalani Uji Swab

VIDEO Penjemputan Santri di Sarolangun yang Positif Corona

Bahwa pekerja alih daya tidak punya hubungan hukum lagi dengan Pengusaha 2003 Tahun 2003 seperti: Pemberi Pekerjaan.

Selain itu, upah minimum hanya didasarkan pada PEt tanpa perlu lagi memperhatikan komponen hidup layak.

Upah minimun yang digunakan hanyalah upah minimum provinsi (upah minimum komponen hidup layak; kabupaten kota/sektor dihapuskan).

Lalu gubernur yang tidak menetapkan upah minimum hanya dikenakan sanksi sesuai UU Pemerintahan Daerah dan dalam hal gubernur diberikan sanksi karena tidak menetapkan upah minimum maka upah minimum yang berlaku adalah upah minimum tahun sebelumnya.

Terkait cuti panjang, dalam RUU cipta kerja bukan lagi sesuatu yang wajib karen diganti dengan kata "DAPAT" apabila diperjanjikan dalam perjanjian kerjar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Halaman
12
Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved