Breaking News:

Ketemu KPK, Sekda Jambi Cerita Banyak Aset Tanah Pemprov Jambi Dikuasai Pihak Lain

Masalah penataan aset pemerintah kini masih manjadi PR besar Pemprov Jambi. Sejumlah aset Pemrov berupa tanah kini masih ada yang belum bersertifikat.

Tribunjambi/Zulkifli
Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Aset PT PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi di hotel BW Luxury Selasa (11/8/2020) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Masalah penataan aset pemerintah kini masih manjadi PR besar Pemprov Jambi. Sejumlah aset Pemrov berupa tanah kini masih ada yang belum bersertifikat, bahkan ada yang dikuasai oleh pihak lain.

Hal ini juga menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi.

Hal itu diakui oleh Pj Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Bahwa sejumlah aset tanah Pemprov Jambi masih diduduki oleh masyarakat, seperti tanah Pemprov di depan Kampus UIN STS Jambi di Telanai.

Kemudiam ada sebagian aset tanah Pemprov yang ada di kawasan Buluran, kini diduduki oleh 6 orang.

"Kita sudah memfasilitasi berkali-kali tidak ada hasil, akhirnya kami (Pemprov) serahkan juga melalui mekanisme surat kuasa khusus Pemprov kepada Kajati Jambi. Jadi ada case yang saat ini ditangani Kajati Jambi untuk diselesaikan lewat mekasime hukum," jelas Sudirman.

Kasus Covid-19 di Jambi Meningkat, Merangin Rencanakan Perketat Perbatasan

Dua Bandar Sabu Bersenpi di Jambi Dilumpuhkan Polisi, Videonya Viral di Media Sosial

Disamping itu, kata Sudirman masih ada kasus-kasus yang lain yang masih diupayakan melalui mekanisme negosiasi dan musyawarah. Seperti kasus tanah Pramuka di kawasan Cadika yang masih diduduki masyarakat.

"Kami masih terus mengkomunikasikan, didorong oleh KPK, bekerjasama dengan pihak Kejati Jambi, kami juga intens membahas hal itu, mencoba mencari solusi, karena memang penyelesaian aset yang sudah diduduki masyarakat itu tidak mudah. Oleh karena itu jalan satu-satunya yang ditempuh apabila jalan musyawarah tidak berhasil yakni jalan mekanisme hukum," sebut Sudirman.

Sudirman menambahkan, satu case aset yang selesai ditempuh melalui mekanisme hukum yakni tanah yang di belakang SMP 7 Kota Jambi. Yaitu tanah perumahan Antara Pemprov Jambi dengan mantan Gubernur Jambi Alm Zulkifli Nurdin.

"Dan sudah diputuskan oleh Pengadilan casenya dimenangkan oleh Keluarga Pak Haji Zulkifli Nurdin. Sehingga tahapan selanjutnya proses pemecahan sertifikat, hak pakai Pemerintah yang diberikan kepada keluarga besar pak Zul," ungkap Sudirman.

Sementara itu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron yang hadir dalam kegiatan Koordinasi Tata Kelola Aset PT PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi di hotel BW Luxury Selasa (11/8/2020) menyampaikan, bahwa ada tiga hal persoalan aset Pemerintah yang diawasi KPK.

Pertama pemanfaatan, sebab aset adalah kekayaan daerah, kekayaan negara dan kekayaan BUMN/BUMD. "Maka KPK memastikan siapa yang memanfaatkan," jelas Gufron.

Kaget Lihat Siswa Belajar di Kantor Polisi Saat Pandemi, Kepala BPBD Jambi Akan Lapor Gubernur

Peduli Pelajar Kurang Mampu, Polres Muarojambi Luncurkan Program Belajar di Kantor Polisi

Kedua bukti kepemilikan, jangan sampai ada aset yang sudah dikelola, namun tidak ada buktinya atau belum terdaftar. "Itu harus segera didaftarkan atas nama aset Pemda," tambahnya.

Ketiga penilaian, boleh jadi Aset Pemda dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain, itu boleh, tetap KPK menilai apakah itu layak atau tidak. Kemudian jangan sampai aset Pemda dinilai atau dihargai terlalu rendah.

"Itu juga menjadi konsen KPK," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved