Blak-blakan Erick Thohir di Mata Najwa Akui Ada Titipan Partai, Sebut Nama Arif Budimanta dari PDIP
Najwa Shihab yang belum puas dengan jawaban Erick, kemudian bertanya mengapa Erick tidak memutus 'tradisi' rangkap jabatan
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Jabatan rangkap komisaris di BUMN, menuai polemik.
Bahkan, sorotan tajam dari sejumlah pihak, di antaranya dari politikus PDIP, Adian Napitupulu dan Ombudsman.
Adian menyebut semua orang yang menempati jabatan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan titipan.
Menteri BUMN, Erick Thohir memberi tanggapan atas sejumlah kiritikan terkait pengisian dan rangkap jabatan komisaris di BUMN.
Soal rangkap jabatan komisaris di BUMN, Erick mengatakan hal itu sudah terjadi sejak dulu. Jika ingin dikoreksi, maka harus dilakukan secara menyeluruh.
• Billy Syahputra Ketemu Mantan, Amanda Manopo Malah Kasihani Elvia Cerolline: Emang Dapat Duit!
• Otto Hasibuan Pengacara Djoko Tjandra, Diundang Tapi Tak Hadir di ILC, Karni Ilyas: Tiba-tiba Hilang
• Reaksi Tak Biasa Amanda Manopo Tahu Billy Syahputra Ketemu Elvia Cerrolline: Tahu Juga Gue!
"Rangkap jabatan (komisaris) ini jangan seakan-akan pada zaman sekarang, tetapi sudah terjadi berapa puluh tahun lalu."
"Jadi, kalau ada kritik-kritik seperti itu, rangkap jabatan, kalau mau dikoreksi ya harus menyeluruh," kata Erick dalam program Mata Najwa, Rabu (5/8/2020) malam sebagaimana dikutip dari Youtube Mata Najwa.
Di sisi lain, Erick meminta BUMN tidak disamakan dengan perusahaan swasta pada umumnya.
Hal ini karena di BUMN, ada penugasan negara yang memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait.
"Kalau kita lihat juga, jangan lupa, BUMN itu punya keunikan di mana kita banyak sekali penugasan negara. Contoh, kalau kita bicara misalnya Pelindo banyak sekali penugasan negara yang harus kita lakukan untuk menjaga suplai dan demand-nya. Nah di situlah kenapa banyak hubungan erat dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Itu hal-hal yang memang sudah terjadi. Tapi apakah semua perwakilannya dari Kementerian Perhubungan? Tidak. Banyak juga orang profesional," beber Erick.
Najwa Shihab yang belum puas dengan jawaban Erick, kemudian bertanya mengapa Erick tidak memutus 'tradisi' rangkap jabatan yang terjadi sudah lama tersebut.
Menjawab hal itu, Erick tidak menjawab lugas.
• Detik-detik Video Pengantin Lakukan Foto Nikah saat Ledakan di Beirut, Hampir Terlempar Kena Angin
• Park Seo Joon dan Park Bo Young Akan Jadi Suami Isti di Film Concrete Utopia, Mulai Syuting 2021
• Berapa Kekayaan Soeharto? Tommy Tumbang dari Pimpinan Partai Berkarya
Ia menyatakan rangkap jabatan tidak menjadi soal asalkan orangnya memiliki kecakapan (capable).
"Komponen yang kita lakukan kan balance, kalau kita bicara perusahaan publik itu udah jelas, kita ada peraturan internal BUMN ada juga peraturan sebagai perusahan publik."
"Jumlah komisaris independennya juga berbeda dengan perusahaan tertutup sepeti BUMN yang belum go publik. Kalau kita lihat keberadaan rangkap jabatan, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi apakah mereka tidak capable? saya rasa tidak," ujar dia.
