China Beri Peringatan Keras Terhadap AS Terkait Pembelian Paksa TikTok

TRIBUNJAMBI.COM -  China memberikan reaksi mengejutkan terkait upaya Washington paksa akuisisi (pembelian) aplikasi video Tiktok dari ByteDance.

Cara paksa itu dipandang jadi preseden negatif. Beijing mengingatkan, AS bisa menjadi korban keadaan yang serupa.

Peringatan disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, di Beijing, Selasa (4/8/2020).

Ia menyerukan Washington untuk memperhatikan komunitas internasional dan publik AS, dan tidak mempolitisasi masalah ekonomi.

Pemerintah AS sebaiknya memberikan lingkungan investasi dan bisnis yang terbuka dan tidak diskriminatif.

Senin (3/8/2020), Presiden AS Donald Trump mengatakan selama pertemuan di Gedung Putih, ia telah menetapkan 15 September sebagai batas waktu untuk TikTok untuk dibeli Microsoft, atau ditutup.

Awal Juli, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan larangan akses ke aplikasi TikTok karena masalah privasi.

• Tata Cara Mengerjakan Salat Taubat Sesuai Anjuran dan Tuntunan Rasulullah SAW

Jejaring sosial itu mengklaim data pengguna aman dan tidak dibagi kepada otoritas China, sebagaimana kekhawatiran AS.

Sementara itu, Beijing telah meminta Washington untuk berhenti menggunakan mekanisme pemerintah untuk menekan perusahaan-perusahaan China.

Awal pekan ini, Microsoft mengatakan mereka berencana menyelesaikan negosiasi dengan ByteDance, perusahaan induk TikTok, mengenai pembelian aplikasi berbagi video yang berbasis di China paling lambat 15 September.

Menurut Microsoft, TikTok akan dikenai keamanan penuh, semua data pribadi pengguna TikTok AS akan ditransfer ke Amerika Serikat untuk memastikan transparansi dan pengawasan pemerintah.

Kecaman terhadap AS juga diungkapkan media pemerintah China. China Daily lewat editorialnya menyatakan Beijing dapat membalas jika akuisisi itu dipaksakan.

Beijing tidak akan menerima menerima "pencurian" dari sebuah perusahaan teknologi China dan dapat mengambil tindakan terhadap Washington.

Editorial itu menuduh pemerintah Trump membabibuta menghukum perusahaan China karena dianggap melakukan kesalahan.

“Tiongkok sama sekali tidak akan menerima 'pencurian' perusahaan teknologi Cina, dan ia memiliki banyak cara untuk merespons jika pemerintah (AS) melakukan penghancuran dan perebutan yang direncanakan,” tulis China Daily.