Oknum Sintua Setubuhi Jemaat yang Masih Di Bawah Umur hingga Hamil, Kini Jadi Buronan Polres Langkat

Saat ini, ASS kabur sehingga masih diburu oleh petugas kepolisian. 

"Kasusnya sudah duduk (sudah ditetapkan tersangka). Dia sekarang kabur, memang belum kami tetapkan sebagai DPO. Hanya saja kami sedang bekerja mengejarnya," katanya. 

Ia menjelaskan, upaya pengejaran yang dilakukan polisi melacak alamat kediaman orangtuanya di Pematangsiantar atau Simalungun. Sebab, informasi yang diperoleh tim, ASS kabur ke kampungnya. 

"Kami sedang memburunya. Dia dikabarkan sedang berada di Siantar-Simalungun, kita masih lacak. Kami juga sudah mengecek ke PTPN-IV tetapi yang bersangkutan sudah pensiun dini. Pihak PTPN-IV mengeluarkan izin pensiun saat masih terjerat hukum. Kami terus melakukan koordinasi dengan perusahaan," ujarnya. 

• Jitu, Cara Amerika Serikat Memata-matai Kapal China dari Jepang, Antisipasi Serangan Tak Terduga

Cepat Ajukan Pensiun Dini 

Petugas Umum, PTPN-IV Langkat, Bayu Ginting menyampaikan, kasus yang menjerat ASS, karyawan PTPN-IV sekaligus Sintua bukan pemerkosaan akan tetapi mereka berhubungan intim secara sadar dan tidak ada paksaan.

Meski begitu, ASS ditetapkan sebagai tersangka karena bersetubuh dengan anak di bawah umur. 

"Perempuannya masih SMA, usianya sekitar 16 tahun. Jadi keluarganya tidak terima. Sebelum dilaporkan ke polisi, mereka sempat bicara secara kekeluargaan tapi kurang dapat respon dari keluarga ASS," katanya. 

Bayu mengungkapkan, saat ini polisi sudah menetapkan ASS sebagai tersangka dan sudah memberitahukan kepada PTPN-IV. 

"ASS terus berupaya untuk damai dengan berbagai cara. Lewat perusahaan juga sudah meminta perdamaian, pihak gereja juga sudah. Tetapi, keluarga perempuan yang orangtuanya juga karyawan kami tidak mau lagi berdamai," ujarnya. 

Sebelum status tersangka dikeluarkan Polres Langkat, lanjut dia, ASS terlebih dahulu mengajukan pensiun dini. 

"Pensiun dini merupakan hak karyawan, jadi tidak bisa melarang. Kini statusnya sudah pensiun tetapi hak-haknya belum kami berikan menunggu persoalan hukumnya tuntas," ungkapnya. (*)

(tio/tribun-medan.com)