Berita Bungo
Rapat Paripurna, DPRD Bungo Soroti Pendapatan Asli Daerah yang Rendah
Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian kata akhir Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, MUARABUNGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bungo menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir Fraksi DPRD Bungo terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun 2019, Senin (27/7/2020).
Fraksi Nasdem yang disampaikan Marhoni Suganda menyampaikan mengapresiasi nota pengantar Raperda yang disampaikan pemda. Namun pihaknya memiliki beberapa catatan.
• Universitas Batanghari Membuka Pendaftaran Program S-2 Magister Manajemen
• Lupa Menutup Gorden Kamar Hotel, Pasangan Kekasih Melakukan Hubungan Badan Jadi Tontonan Warga
• Soal Penyegelan di Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, Liona NS: Hormati Budaya Asli
Dia berharap kedepannya Kabupaten Bungo semakin maju dengan pengelolaan barang milik daerah yang jelas kepemilikannya.
"Semoga mendapat titik terang tersebut terkait kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bungo," ujarnya.
Selain itu Marhoni menyoroti perencanaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sejauh belum efisien.
Sebab menurutnya, penerimaan PAD merupakan bentuk kemandirian daerah. Sehingga dimintanya untuk dapat lebih dimaksimalkan lagi.
"PAD saat ini terbilang sangat rendah," kata Sekretaris Fraksi Nasdem itu.
Dia juga menyampaikan pemda juga harus memperhatikan dan memperbaiki perancangan anggaran yang lebih efisien. Sehingga tidak terjadi defisit seperti tahun sebelumnya.
Meski demikian, Fraksi Nasdem menerima rancangan yang disampaikan Pemda tersebut diterima untuk dijadikan Perda.
Berkaitan dengan PAD tersebut kata akhir yang disampaikan Andri Sanusi dari Fraksi PAN turut menyoroti pendapatan daerah yang masih rendah. Oleh karena itu pihaknya menyarankan pembentukan tim khusus dalam mengkajinya.
"Kami menyarankan perlunya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji peningkatan PAD," katanya.
Hingga berita ini dinaikkan, rapat paripurna masih berlangsung yang dipimpin ketua DPRD dihadiri Bupati Bungo.
