Breaking News:

Berita Sarolangun

PT APTP Sarolangun PHK 25 Karyawan Tanpa Kejelasan, Kini Perusahaannya Dibekukan Pemerintah Daerah

Kata Sekda, bahwa memang sesuai kajian dari tim teknis, banyak hal yang dilanggar oleh perusahaan. Kesalahan atau panggaran itu seperti izin hak guna

Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
Sekda Sarolangun, Endang Abdul Naser 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Perusahaan bergerak di bidang perkebunan, yakni PT APTP resmi dibekukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pembekuan ini atas dasar mereka belum melengkapi persyaratan izin dan administrasi.

"Jadi kita sudah beberapa kali memperingati dan ke lapangan agar mereka melengkapi persyaratan administrasi yang ada dalam aturan," kata Sekda Sarolangun, Endang Abdul Naser, Rabu (22/7/2020).

Kata Sekda, bahwa memang sesuai kajian dari tim teknis, banyak hal yang dilanggar oleh perusahaan. Kesalahan atau panggaran itu seperti izin hak guna usaha (HGU) sudah mati, Amdal yang melanggar aturan, kemudian beberapa laporan ispo yang tidak ada.

Lahan Masyarakat Terdampak Penimbunan Stockpile di Kawasan Taman Rajo Jambi Wajib Dapat Kompensasi

Download Lagu MP3 Dangdut Koplo Terbaru Nella Kharisma, Didi Kempot dan Via Vallen Full Album 2020!

Kalimat Sakti Pria Ini Bisa Bikin Pacar Mau Video Bugil 12 Menit 26 Detik Sayang Aku Kangen

"Ditunggu-tunggu dia tidak melengkapi dan hasil dari kajian tim teknis, mereka banyak melanggar," katanya

Atas hal itu, sesuai aturan yang berlaku, pemkab masih membekukan ijin perusahaan tersebut. Dan dalam waktu pembekuan itu, pihaknya memberikan waktu satu minggu. Jika hal ini tidak diindahkan dan perusahaan tidak mau melengkapi persyaratan, maka perusahaan akan ditutup seluruh operasional.

Pemkab berharap agar perusahaan mematuhi aturan jika ingin berinventasi di bumi sarolangun apalagi mengangkangi aturan.

"Kita pemerintah bukan mempersulit, jangan menangangkangi aturan, secara resmi dia itu ilegal," ungkap sekda.

Diketahui juga, bahwa perusahaan itu juga mem-PHK 25 security dan hingga saat ini eks karyawan belum menerima haknya berupa pesangon yang sesuai aturan Undang-Undang. Persolaan ini sudah sampai diselesaikan di meja Mapolres Sarolangun dan beberapa kali mediasi. Tetapi tetap saja peruahaan tidak mau melakukan kewajibannya.

"Yang 25 dipecat dak jelas sampai sekarang, dak mau dio ngikuti aturan mentri, apo lagi yang lain. Itu salah satunya, nanti bisa dikatakan bahwa dia tidak taat aturan ketenagakerjaan, apalagi yang lain, kan nampak," ujarnya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved