Breaking News:

Coklit di Daerah Perbatasan Terhambat Persoalan Domisili, Ini yang Akan Dilakukan KPU Jambi

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) masih mendapatkan penolakan hingga kena marah warga dan persoalan di batas wilayah.

ANTARA FOTO/FAUZAN
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) masih mendapatkan penolakan hingga kena marah warga dan persoalan di batas wilayah.

Lebih kurang seminggu KPU melakukan pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas PPDP. Dalam kurun waktu seminggu itu, ternyata semua tidak berjalan mulus. Ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh petugas di lapangan.

Ahdiyenti, Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jambi mengatakan, dari laporan yang diterima, sejauh ini belum ada persoalan yang sangat serius, kendala yang ada masih bisa diatasi.

Dua Pasien Covid-19 di Muarojambi Dinyatakan Sembuh, Dua Kali Uji Swab Negatif

VIDEO Sering Lupa Simpan Uang dalam Plastik, Uang Rp 4 Juta Warga Gunungkidul Habis Dimakan Rayap

Namun ada persoalan yang menarik. Yakni status bagi warga di perbatasan antara dua provinsi. Seperti perbatasan Tebo dengan Riau, kemudian di perbatasan antara Muara Bungo dan Dharmasraya Sumatera Barat.

"Ada masyarakat yang memiliki KTP Muara Bungo, namun tinggal di Dharmasraya Sumbar. Dimana kedua wilayah ini juga sedang melaksanakan tahapan Pilkada serentak," ujar Ahdiyenti, Rabu (22/7/2020)

Maka dari itu, pihak KPU akan mengajak Bawaslu Provinsi Jambi turun ke daerah tersebut. Tidak itu saja, pihak KPU Provinsi Jambi juga akan merencanakan pertemuan dengan KPU provinsi tetangga.

"Kami akan ke lapangan melihat langsung bagaimana kondisi yang dilaporkan oleh petugas. Begitu juga kami akan bertemu dengan KPU wilayah setempat, untuk membicarakan persoalan ini," ujarnya.

Yang jelas menurut Ahdianti, petugas akan datang ke alamat berdasarkan data di KTP elektronik yang bersangkutan.

Disamping mengenai masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, proses coklit pada masa pandemi ini juga menimbulkan sejumlah persoalan lain. Misalnya masyarakat yang tidak bersedia ditemui oleh petugas, karena takut terpapar Covid-19.

"Masyarakat jadi parno, tidak mau ditemui. Ini juga hambatan yang ditemukan selama sekitar seminggu ini. Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok," ujarnya.

Jejak Pembunuhan Sadis Satu Keluarga SAD di Merangin

Tiga Terpidana Mati Kasus Pemerkosaan SAD Akan Dieksekusi di Jambi

Kemudian ada juga masyarakat yang malah marah-marah ke PPDP, karena belum mendapatkan bantuan di tengah pandemi Covid-19. Dan masyarakat menganggap PPDP adalah utusan dari pemerintah daerah.

"Mereka malah marah-marah soal tidak mendapatkan bantuan. Petugas dibilang hanya mendata tapi bantuan tak kunjung. Ini yang dihadapi padahal PPDP tidak berwenang mengenai bantuan itu," paparnya.

Sementara itu, progres coklit beragam di masing-masing kabupaten/kota. Pihaknya menerima laporan sekali dalam empat hari. Pada empat hari pertama sejak Coklit dimulai, rata-rata sudah terlaksana sekitar 15 persen.

"Per hari ini baru Kabupaten Muarojambi yang baru masuk laporan, yaitu sudah 50 persen. Sementara kabupaten/kota lainnya kemungkinan besok," katanya. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved