NPHD Pilkada Bungo Belum Cair, Pengamat Nilai Pemda Bungo Tidak Forecasting

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABUNGO - Sebanyak 60 persen sisa Nota perjanjian hibah daerah (NPHD) pelaksanaan Pilkada Bungo belum dicairkan. Pemerintah Daerah Bungo dinilai tidak Forecasting segala kemungkinan yang terjadi.

Jika dilihat dari sisi kebijakan, menurut Pahrudin, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi kurangnya perencanaan disemua aspek, termasuk Pilkada serentak.

"Dari sisi kebijakannya tidak spesifik, tidak cermat, tidak terencana dengan baik. Sehingga banyak aspek yang seharusnya dipenuhi secepatnya," katanya, Minggu (12/7/2020).

• Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Raih Dua Inovasi Terbaik 2020

• Bakal Calon Bupati Tanjabbar Anwar Sadat Percaya akan Diusung PAN dan PKS

• Hari Kedua Pencarian Pelajar SMP yang Tenggelam di Sungai Batang Tebo Belum Membuahkan Hasil

Dengan penggunaan dana Pilkada dari APBD, dia mengungkapkan bahwa banyak daerah yang kondisi keuangannya minus khususnya Kabupaten Bungo.

Penyebab minusnya kas daerah itu merupakan dampak dari gagalnya pembayaran proyek yang diselenggarakan tahun 2019 lalu. Sehingga harus dibayarkan pada tahun 2020.

"Rata rata APBD di daerah itu nyaris sampai 75 persen diperuntukan untuk belanja pegawai. Jadi untuk pemilu itu hampir susah mencari alokasi dana oleh pemda," ujarnya.

Sementara sebelumnya juga kata Pahrudin bahwa belum ada kesepakatan pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini. Sebab dilaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan kesepakatan bersama yang belum lama ini terjadi.

Menurutnya, kemungkinan dana yang diperuntukkan untuk Pilkada tersebut dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19. Sehingga ketika diputuskan Pilkada serentak tetap dilangsungkan, maka dananya tidak ada lagi.

Dampak kemungkinan yang terjadi bagi penyelenggara, yaitu harus melakukan rasionalisasi anggaran yang dianggap tidak terlalu urgent.

"Kualitas Pilkada akan menurun karena ada pos (anggaran) yang seharusnya ada tetapi tidak bisa dibiayai," ungkapnya.

Sementara untuk kemudian tertundanya pelaksanaan Pilkada, Pahrudin mengatakan kecil kemungkinan.

"Kemungkinan honor mereka (penyelenggara tingkat bawah) akan tertunda," ujarnya.

Terkait adendum yang tidak jelas, Dosen Stisip Nurdin Hamzah itu mengatakan tidak adanya kesiapan pemerintah sejak awal.

Dia menilai bahwa pemerintah daerah abai terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Sehingga ketika dihadapkan dengan kondisi seperti saat ini tidak dapat berbuat banyak.

"Harusnya sudah kita antisipasi sejak awal, segala kemungkinan kemungkinan harus kita siapkan," ujarnya.

Apakah Pemda Bungo Tidak Forecasting ? Dia mengatakan salah satu diantara daerah yang mengalami hal serupa.

"Saya pikir tidak hanya Bungo, salah satunya iya," tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunjambi.com, sisa pencairan dana 60 persen yang diperuntukkan untuk penyelen ggara Pemilu belum dicairkan.