Breaking News:

Berita Bungo

NPHD Pilkada Bungo Belum Cair, Pengamat Nilai Pemda Bungo Tidak Forecasting

Jika dilihat dari sisi kebijakan, menurut Pahrudin, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi kurangnya perencanaan disemua aspek, terma

Tribunjambi/darwin
Pahrudin, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABUNGO - Sebanyak 60 persen sisa Nota perjanjian hibah daerah (NPHD) pelaksanaan Pilkada Bungo belum dicairkan. Pemerintah Daerah Bungo dinilai tidak Forecasting segala kemungkinan yang terjadi.

Jika dilihat dari sisi kebijakan, menurut Pahrudin, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi kurangnya perencanaan disemua aspek, termasuk Pilkada serentak.

"Dari sisi kebijakannya tidak spesifik, tidak cermat, tidak terencana dengan baik. Sehingga banyak aspek yang seharusnya dipenuhi secepatnya," katanya, Minggu (12/7/2020).

Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Raih Dua Inovasi Terbaik 2020

Bakal Calon Bupati Tanjabbar Anwar Sadat Percaya akan Diusung PAN dan PKS

Hari Kedua Pencarian Pelajar SMP yang Tenggelam di Sungai Batang Tebo Belum Membuahkan Hasil

Dengan penggunaan dana Pilkada dari APBD, dia mengungkapkan bahwa banyak daerah yang kondisi keuangannya minus khususnya Kabupaten Bungo.

Penyebab minusnya kas daerah itu merupakan dampak dari gagalnya pembayaran proyek yang diselenggarakan tahun 2019 lalu. Sehingga harus dibayarkan pada tahun 2020.

"Rata rata APBD di daerah itu nyaris sampai 75 persen diperuntukan untuk belanja pegawai. Jadi untuk pemilu itu hampir susah mencari alokasi dana oleh pemda," ujarnya.

Sementara sebelumnya juga kata Pahrudin bahwa belum ada kesepakatan pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini. Sebab dilaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan kesepakatan bersama yang belum lama ini terjadi.

Menurutnya, kemungkinan dana yang diperuntukkan untuk Pilkada tersebut dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19. Sehingga ketika diputuskan Pilkada serentak tetap dilangsungkan, maka dananya tidak ada lagi.

Dampak kemungkinan yang terjadi bagi penyelenggara, yaitu harus melakukan rasionalisasi anggaran yang dianggap tidak terlalu urgent.

"Kualitas Pilkada akan menurun karena ada pos (anggaran) yang seharusnya ada tetapi tidak bisa dibiayai," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved