Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Ketua MPR Ingatkan Agar ASN Tetap Komitemen Untuk Netral di Pilkada Serentak

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di seluruh Indonesia, diminta untuk netral di Pilkada Serentak 2020.

TRIBUNNEWS/TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN
Bambang Soesatyo 

TRIBUNJAMBI.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di seluruh Indonesia, diminta untuk netral di Pilkada Serentak 2020.

Netralitas ASN ini mendapat perhatian serius, karena di setiap pilkada pasti ditemukan ada ASN yang berpihak ke satu calon. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, agar aparatur sipil negara ( ASN) tetap menjaga komitmennya untuk netral pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Ia mengatakan, posisi ASN di dalam kontestasi pemilu sudah cukup jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN.

Kronologi Kawanan Rampok Ditembak Polisi, Bawa Kabur Rp 50 Juta Milik Mantan Kades Rantau Tipu

Polisi Tangkap Empat Pelaku Pembakaran Hutan di Tiga Kabupaten di Provinsi Jambi

Jembatan Gantung Tiba-tiba Putus, Elisa Yang Ditandu Karena Sakit Jatuh ke Sungai dan Meninggal

"ASN yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintahan daerah termasuk paling rentang dipolitisasi, sehingga berpotensi terjadi ketidaknetralan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020).

Ia pun merujuk data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah menerima 404 aduan terkait ASN hingga 8 Juli 2020.

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS (Tribunmadura.com)

Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan pencegahan terjadinya politisasi ASN demi kepentingan pilkada. Sebab, ketidaknetralan ASN bisa terjadi akibat adanya sumber daya yang besar serta fasilitas dan anggaran.

"Mendorong Pemerintah Daerah dan dinas-dinas di daerah untuk memiliki merit sistem yang matang, guna mencegah terjadinya pelanggaran netralitas di kalangan ASN," ujarnya.

Warga Prancis Ini Ngaku Cabuli 305 Anak, Korban Ditendang Jika Menolak Diajak Hubungan Intim

Anak Wakil Wali Kota Pengguna Sabu Ditahan di Polda Metro Jaya, Ngaku Beli Sabu Patungan

Ibu Muda Ditemukan Tewas Bakar Diri di Belakang Rumah, Warga Dengar Suara Tangisan Bayi

Lebih jauh, politikus Partai Golkar itu juga mendorng pemerintah agar KASN diberikan wewenang yang lebih kuat untuk menindak ASN yang tidak netral.

"Terutama dalam memberantas dan memberikan sanksi perihal ketidaknetralan ASN," kata dia.

Editor: rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved