Pembangunan Tol Trans Sumatera Kekurangan Anggaran Rp386 Triliun
Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dalam proses pembangunan ternyata masih kekurangan anggaran sebesar Rp386 triliun.
"Kalau di tol Sumatera tidak ada kendala lahan, hanya pendanaan. Jadi kalau untuk seluruhnya tadi 2.878 km dibutuhkan anggaran Rp500 triliun," kata Basuki.
Dia menjelaskan terkait pendanaan, perbankan sudah berkomitmen untuk berinvestasi Rp72,2 triliun, kemudian dukungan pemerintah Rp21,6 triliun. Selanjutnya penyertaan modal negara (PMN) ke Hutama Karya sudah ditugaskan Rp19,6 triliun.
"Total jadi ada Rp113 triliun yang sudah committed, termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 km. Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," imbuhnya.
Presiden Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir mencari solusi menutupi kekurangan dana itu. Salah satu opsinya dengan menerbitkan surat utang yang dijamin pemerintah.
"Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan apakah dengan mengeluarkan bond jangka panjang. Kalau bond jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Ini khususnya untuk jalan tol sumatera hanya pada pendanaan saja," jelas Basuki.
Selain itu, ada juga opsi memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Basuki menuturkan skema pendanaan SWF masih digodok oleh pemerintah. Dia menjelaskan untuk tol Sumatera memiliki panjang 2.800 kilometer terdiri dari backbone dari Bakauheni-Banda Aceh, dan bagian lain dari Bengkulu, Palembang, Padang, Medan, Sibolga, Pekanbaru.
Saat ini sudah terbangun dan beroperasi sepanjang 393 kilometer. Kemudian dalam konstruksi memiliki panjang 1194 kilometer hingga saat ini sudah mencapai target 41 persen. "Targetnya kita ingin selesaikan sampai dengan 2024," kata Basuki.
Tol CisumdawuSelain Tol Trans Sumatera, Jokowi juga mendorong segera diselesaikan proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Jokowi menyesalkan masih adanya sejumlah hambatan seperti kendala pembebasan lahan dan kendala administrasi dalam pengembalian dana talangan tanah.
Jokowi ingin mengetahui kendala dan mencari solusi agar proyek tersebut berjalan dengan baik. Jokowi juga menemukan kurang lengkapnya regulasi dalam pengerjaan proyek tersebut di Kementerian Keuangan maupun Kementerian ATR/BPN. Ia melihat proyek Tol Cisumdawu penting untuk dipercepat karena berkaitan dengan akses menuju Bandara Kertajati.
Jokowi sempat kesal karena banyak kendala administrasi yang berulang sehingga harus menyelesaikan perkara secara satu-per-satu.
Ia ingin agar ada aturan ringkas dan cepat sehingga tidak terjadi masalah.
"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen, penyelesaiannya secara kasus per kasus. Tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu," kata Jokowi.(tribun network/fik/yud/dod)