Pembangunan Tol Trans Sumatera Kekurangan Anggaran Rp386 Triliun
Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dalam proses pembangunan ternyata masih kekurangan anggaran sebesar Rp386 triliun.
Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dalam proses pembangunan ternyata masih kekurangan anggaran sebesar Rp386 triliun.
TRIBUNJAMBI.COM - Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dalam proses pembangunan ternyata masih kekurangan anggaran sebesar Rp386 triliun.
Dari total kebutuhan investasi sebesar Rp476 triliun, anggaran yang tersedia baru sebesar Rp90 triliun.
”Ini kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp476 triliun. Dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7).
Jokowi pun meminta para menterinya mencari terobosan untuk membiayai proyek tol yang akan membentang dari Lampung hingga Aceh itu agar tak membebani anggaran negara.
"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya, juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini," ucap Jokowi.
Secara total kebutuhan pendanaan Trans Sumatera mencapai Rp476 triliun, terdiri dari penyertaan ekuitas Rp343 triliun dan pinjaman Rp133 triliun. Saat ini nilai pendanaan yang sudah terpenuhi baru mencapai Rp90 triliun, dengan pemenuhan Rp55 triliun ekuitas dan Rp35 triliun berupa pinjaman.
Tol Trans Sumatera rencananya memiliki total ruas sepanjang 2.765 kilometer. Hingga akhir 2019, Hutama Karya telah membangun 548 kilometer dengan 364 kilometer di antararanya telah beroperasi.
Jokowi meyakini tol Trans-Sumatera ini bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera.
"Sehingga di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh dan bisa meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)," ucap Jokowi.
• Ancaman Karhutla di Depan Mata
• KPU Provinsi Jambi Tunggu SK Pemberhentian Komisioner KPU Bungo
• UPDATE Penambahan Pasien Positif Covid-19 Catat Rekor, Hari Ini Bertambah 1.863 Kasus
Di Jambi, tol Trans Sumatera akan melewati ruas Jambi-Rengat dan Jambi-Betung.
Pada Juni lalu, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR menyerahkan dokumen rencana pengadaan tanah kepada Gubernur Jambi, Fachrori Umar untuk ruas Tol Jambi-Rengat, dengan total panjang 198 kilometer.
Konsekuensi penyerahan dokumen ini adalah, segera ditetapkannya lokasi pembangunan tol tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi menjelaskan, Hutama Karya selaku penanggung jawab sudah melakukan tahap perencanaan pembangunan, termasuk pembebasan lahan untuk dua tahap Tol Trans Sumatera yang melintasi Provinsi Jambi. Selain itu, Tol Trans Sumatera juga dibangun untuk rute Jambi-Betung, Sumatera Selatan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui pembangun infrastruktur tol Trans Sumatera saat ini alami kendala terkait pendanaan. Menurut Basuki, untuk merampungkan tol sepanjang 2.878 kilometer itu membutuhkan anggaran Rp500 triliun.
"Kalau di tol Sumatera tidak ada kendala lahan, hanya pendanaan. Jadi kalau untuk seluruhnya tadi 2.878 km dibutuhkan anggaran Rp500 triliun," kata Basuki.
Dia menjelaskan terkait pendanaan, perbankan sudah berkomitmen untuk berinvestasi Rp72,2 triliun, kemudian dukungan pemerintah Rp21,6 triliun. Selanjutnya penyertaan modal negara (PMN) ke Hutama Karya sudah ditugaskan Rp19,6 triliun.
"Total jadi ada Rp113 triliun yang sudah committed, termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 km. Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," imbuhnya.
Presiden Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir mencari solusi menutupi kekurangan dana itu. Salah satu opsinya dengan menerbitkan surat utang yang dijamin pemerintah.
"Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan apakah dengan mengeluarkan bond jangka panjang. Kalau bond jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Ini khususnya untuk jalan tol sumatera hanya pada pendanaan saja," jelas Basuki.
Selain itu, ada juga opsi memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Basuki menuturkan skema pendanaan SWF masih digodok oleh pemerintah. Dia menjelaskan untuk tol Sumatera memiliki panjang 2.800 kilometer terdiri dari backbone dari Bakauheni-Banda Aceh, dan bagian lain dari Bengkulu, Palembang, Padang, Medan, Sibolga, Pekanbaru.
Saat ini sudah terbangun dan beroperasi sepanjang 393 kilometer. Kemudian dalam konstruksi memiliki panjang 1194 kilometer hingga saat ini sudah mencapai target 41 persen. "Targetnya kita ingin selesaikan sampai dengan 2024," kata Basuki.
Tol CisumdawuSelain Tol Trans Sumatera, Jokowi juga mendorong segera diselesaikan proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Jokowi menyesalkan masih adanya sejumlah hambatan seperti kendala pembebasan lahan dan kendala administrasi dalam pengembalian dana talangan tanah.
Jokowi ingin mengetahui kendala dan mencari solusi agar proyek tersebut berjalan dengan baik. Jokowi juga menemukan kurang lengkapnya regulasi dalam pengerjaan proyek tersebut di Kementerian Keuangan maupun Kementerian ATR/BPN. Ia melihat proyek Tol Cisumdawu penting untuk dipercepat karena berkaitan dengan akses menuju Bandara Kertajati.
Jokowi sempat kesal karena banyak kendala administrasi yang berulang sehingga harus menyelesaikan perkara secara satu-per-satu.
Ia ingin agar ada aturan ringkas dan cepat sehingga tidak terjadi masalah.
"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen, penyelesaiannya secara kasus per kasus. Tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu," kata Jokowi.(tribun network/fik/yud/dod)