Breaking News:

Bawaslu Bungo Kecewa, Penandatangan Adendum dengan Pemkab Bungo Tidak Jelas

Pencairan dana nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bungo jadi polemik.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Mareza
Ketua Bawaslu Bungo, Abdul Hamid. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pencairan dana nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bungo secara bertahap menyalahi Permendagri nomor 41 tahun 2020.

Penyaluran dana hibah untuk penyelenggara pemilu di Kabupaten Bungo yang secara bertahap membuat Bawaslu Bungo kecewa.

Kekecewaan itu disampaikan Abdul Hamid, selaku ketua Bawaslu Bungo yang beranggapan hal itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Hamid menjelaskan, pada 22 Juni 2020 menerima undangan dari pemerintah daerah untuk rapat bersama baik KPU dan Bawaslu sesuai dengan Permendagri nomor 41 tahun 2020.

Rapat itu untuk membahas terkait penambahan atau tidak dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu pada 9 Desember mendatang.

KPU Bungo Jalani Rapid Test Jelang Pilkada Serentak, Hasilnya Akan Diumumkan Dua Hari Lagi

Antisipai Covid-19 Menyebar Saat Pilkada, KPU Sarolangun Lakukan Rapid Test Petugas Pemilu

Hamid mengatakan Bawaslu Bungo tidak ada penambahan anggaran yang diajukan sekitar Rp 12, 6 miliar. Meskipun telah direvisi untuk kebutuhan Covid-19, Hamid menyebutkan tidak ada penambahan.

Selanjutnya pada 30 Juni lalu, Bawaslu mendapatkan undangan dari Pemda untuk penandatanganan perubahan anggaran (adendum). Namun Hamid mengungkapkan Pemda tidak mencantumkan waktu, tempat dan tanggal pelaksanaannya.

Atas itu, Bawaslu menyurati pemerintah untuk meminta kejelasan pelaksanaan penandatanganan adendum tersebut.

"Namun sampai hari ini surat resmi yang saya layangkan ke pemerintah daerah belum dibalas terkait penandatanganan adendum tersebut," ungkapnya.

Pada surat yang dilayangkan Pemda pada poin 4e menyebutkan pencairan dana NPHD Secara bertahap setiap bulannya. Namun hal itu tidak sesuai dengan permendagri.

Sehingga pihaknya belum dapat melaporkan adendum tersebut sebagaimana permintaan dari Bawaslu RI per 9 Juli.

"Namun pemerintah daerah sampai sekarang belum mengajak kami menandatangani adendum itu setelah kami protes isi pasal 4e tidak sesuai dengan permendagri nomor 41 tahun 2020," ungkapnya.

VIDEO Puluhan Warga Berjibaku Cari Korban Tenggelam di Air Terjun Segerincing Merangin

Korban Tenggelam di Wisata Air Terjun Segerincing Akhirnya Ditemukan, Tersangkut Ranting Pohon

Pada pasal 16 pada poin 4 disebutkan paling lambat lima bulan sebelum pelaksanaan Pilkada atau 9 Juli dana tersebut sudah dicairkan 60 persen sisanya.

Hamid menegaskan adendum NPHD tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum pencairan dilakukan. Oleh karena itu pihaknya akan menyampaikan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jambi bahwa pihaknya tidak pernah penandatanganan adendum. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved