Sekolah Swasta Ternyata Lebih Beresiko Terdampak Virus Corona, Begini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM – Meski membawa label swasta, bukan berarti sekolah ini selalu memiliki ekonomi yang kuat.

Beberapa sekolah swasta, khususnya yang terdampak saat pandemi, mengalami kesulitan di bagian operasional.

Karena selama beberapa bulan tidak adanya pembayaran iuran siswa, sehingga honor guru dan pegawai ikut terhambat.

Tentunya kita tidak mau terjadi penutupan sekolah secara besar-besaran karena kondisi krisis ekonomi.

Hal ini akan mempengaruhi pendidikan para siswanya.

• Sinopsis drama Korea While You Were Sleeping Episode 14, Muncul Pembunuh Bayaran yang Sebenarnya

• Wajah Jambret Kena Capture saat Gasak Ponsel Korbannya yang Lagi Dipakai Video Call Viral

• Dewi Perssik Beri Tamparan ke Angga Wijaya Saat Disebut Cewek Matre: Kalau Matre, Gak Mungkin Nikah!

Melihat banyaknya sekolah yang terdampak, kebijakan pendanaan pun berubah pada masa pandemi Covid-19 ini.

• Sinopsis Revolutionary Love Episode 14, Hyuk Menyadari yang Dilakukan Je Hoon Adalah yang June Sukai

Dana BOS untuk Sekolah Swasta

Kebijakan yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Disebutkan bahwa, sekolah negeri maupun swasta yang terdampak pandemi Covid-19 akan mendapatkan kedua dana BOS tersebut.

"Sekarang difokuskan dan diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan berdampak,

karena situasinya sekarang banyak sekali area yang ekonominya terpukul keras dengan adanya Covid-19," ujar Nadiem Makarim.

• Ancaman Nikita Mirzani Mengarah ke Baim Wong hingga Beri Sindiran Menohok: Hartanya Kalo Mati Dibawa

Sekolah swasta merupakan lembaga yang kondisi ekonominya paling rentan terdampak pandemi Covid-19.

Kemendikbud mengalokasikan dana BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp 3,2 triliun dengan sasaran sebanyak 56.115 sekolah di 32.321 desa/kelurahan daerah khusus.

Ketentuannya dana bantuan tersebut sebesar Rp60 juta per sekolah per tahun.

Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

BOS Afirmasi dan BOS kinerja dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan BOS Reguler selama masa pandemi Covid-19.

• Wajar Sherrin Tharia Ngotot Minta Cerai, Borok Zumi Zola Kini Terbongkar mulai Cekcok hingga Lalai

Rinciannya antara lain untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid-19.

Kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta mendapatkan apresiasi dari anggota DPR.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lathifah Shohib memuji kebijakan alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di masa pandemi Covid-19.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya, sekarang BOS Afirmasi dan Kinerja sudah bisa diakses sekolah-sekolah swasta. Yang ini bisa membantu sekolah swasta menghadapi dampak Covid-19," ucap Lathifah.

• Mampu Usir Anemia hingga Hancurkan Batu Ginjal, Ini Khasiatnya Rutin Konsumsi Batang Pohon Pisang

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf yang menilai Nadiem telah merespons aspirasi masyarakat dengan cukup baik melalui kebijakan ini.

"Saya kagum dan saya apresiasi Mas Menteri yang baru saja mengeluarkan kebijakan UKT, relaksasi BOS, dan dukungan BOS Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta," ucap Dede.

Seperti diketahui, berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2020, terdapat dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, berada di wilayah terpencil atau terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya.

Kedua, diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar. (*)