Berita Nasional

Presiden Joko Widodo Ancam Lakukan Reshuffle, PKS Bereaksi: Sepekan Paling Lambat, Harus Ada Aksi

Presiden Joko Widodo Ancam Lakukan Reshuffle, PKS Bereaksi: Sepekan Paling Lambat, Harus Ada Aksi

Editor: Andreas Eko Prasetyo
IST
Bukan Tak Mau, Ini Penyebab Prabowo Enggan Ucap Selamat ke Jokowi, Mardani Ali Sera Hingga Sebut ini 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Usai video Presiden Joko Widodo (jokowi) marah ke para menterinya saat rapat paripurna kabinet.

Terucap adanya keinginan melakukan reshuffle bila tidak ada perbaikan dalam kinerja menterinya.

Mengetahui itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu tindakan nyata dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengancam akan merombak susunan kabinet atau reshuffle karena tidak puas dengan kinerja para menteri.

"Jangan berhenti dalam pernyataan. Sepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi, keputusan tegas dan jelas dari pernyataan itu," kata politikus PKS Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Bagaimana Penerapan New Normal di Kota Jambi? Transmart Jambi Adakan Talkshow Seru

Video Presiden Jokowi Jengkel, Minta Para Menteri Kerja Cepat hingga Ancam Reshuffle Kabinet

Dua Kapal Induk Amerika Latihan di Perairan Filipina, Kondisi di Laut China Selatan Makin Panas?

Ternyata Batu Bata Tembok Besar China Pernah Dicuri Warga Miskin untuk Bangun Rumah

"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis," sambung Mardani.

Mardani menilai, seorang Presiden sudah seharusnya berani mengambil keputusan dan tidak boleh mengeluh, tanpa melakukan tindakan yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.

"Jangan takut buat keputusan. Presiden tidak boleh mengeluh apalagi curhat, ambil keputusan, rakyat taruhannya," ucap Mardani.

KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).
KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). (Kompas.com/Devina Halim)

Saat pandemi Covid-19, kata Mardani, pemimpin negara mesti jelas dan tegas dalam bersikap, karena kesalahan kecil dapat berdampak fatal dalam kondisi kriris.

"Langkah yang baik untuk Pak Jokowi tegas dan jelas pernyataannya. Rakyat kian berat kondisinya, pemerintahlah harapannya," papar anggota Komisi II DPR itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Mahasiswa Unja Demo Minta Kebijakan Soal UKT Direvisi

Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi Bertakziah ke Kediaman Almarhum Bripka Winter Tambunan

Benarkah AHY Salah Langkah saat Putuskan Keluar dari TNI dan Bepolitik? Ini Kata Annisa Pohan

Nikita Mirzani Sindir Baim Wong Soal Foto Bareng Presiden, Baim Minta Pikirkan Paula yang Tak Biasa

Ikut Komentar saat Sean Ucapkan Ulang Tahun untuk Ahok, Gading Marten Malah Ditanya Soal Nikah

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Ilustrasi Rapat Kabinet Presiden Joko Widodo
Ilustrasi Rapat Kabinet Presiden Joko Widodo (Via Tribun Jabar)

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved