Berita Sarolangun

Mediasi PHK Massal PT APTP Sarolangun Jalan Buntu, Perusahaan tak Kuat Bayar Pesangon Karena Ini

Kepala Disnakertrans Sarolangun, melalui Kabid Hubungan Industrial Bustanil, Arifin mengatakan bahwa pemecatan mereka karena alasan efisiensi dari per

Tribunjambi/wahyu
Proses mediasi PHK massal di Disnakertrans Sarolangun 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Mediasi terkait tidak disepakatinya pemecatan para karyawan di PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) Sarolangun kembali menemukan jalan buntu.

Pasalnya, 25 orang yang bekerja sebagai security itu menerima pemutusan hubungaan kerja (PHK).

Pada PHK massal ini, mereka tidak terima lantaran perusahaan tidak memberikan pesangon yang sesuai dengan aturan undang-undang.

Terdampak Covid-19, 10 Negara Ini Diprediksi Alami Ekonomi Terburuk, Termasuk Italia dan Amerika

Pengakuan PNS Bungo yang Selingkuh Lalu Ajukan Gugatan Cerai, Wahyu Beri Penjelasan

Kabar Duka, Noor Farida Legenda Salam Jempol RCTI Oke Meninggal Dunia

Permasalahan ini sudah duduk bersama, hingga kedua kali ini menemui jalan buntu yang dilakukan oleh pihak mediator, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sarolangun.

Kepala Disnakertrans Sarolangun, melalui Kabid Hubungan Industrial Bustanil, Arifin mengatakan bahwa pemecatan mereka karena alasan efisiensi dari perushaan.

Jika dilihat berdasarkan efisiensi tersebut dan melihat UU no 13 tahun 2003, pasal 164 ayat 3 menjelaskan perusahaan harus membayar dua kali ketentuan.

"Pesangonnya dikali dua. Contoh, si A masuk kerja sudah sekian tahun. Dihitung Rp 40 juta dan dikali dua ya Rp 80 juta. Dari perusahaan jika dilihat dari Rp 80 juta sanggupnya tidak sampai setengah itu, dak jadi perundingan di situ," katanya, Kamis (25/6/2020).

Katanya, berdasarkan tahapan mediasi berjalan selama 30 hari, hingga akhirnya para pihak sepakat untuk menerima anjuran dari mediator atau tiket menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Pihaknya menyatakan dan sudah berupaya dalam pemecahan masalah ini. Namun terkait keputusan perusahaan karena alasan efisiensi yang masih belum menemukan titik temu.

"Kami dari pemerintah menjelaskan aturan Undang-Undang terkait efisisiensi yang di lakukan oleh perusahaan. Kami Disnaker hanya mediator," katanya.

Atas hal ini, pihaknya dalam beberapa waktu kedepan akan menganjurkan para pihak untuk melanjutkan masalah ini ke PHI.

Adapun proses tersebut masih menunggu anjuran dari mediator secara tertulis.

"Dan nanti ada isi anjuran dari mediator, jika anjuran dari mediator tersebut dari nilai rupiah pesangon sepakat, ya selesai, dan dilakukan pernjanjian bersama (PB). Apabila para pihak tidak sepakat pekerja silahkan memasukan perkara itu ke PHI," sebutnya.

"Hakimlah nanti yang menentukan," ungkapnya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved