Breaking News:

Cegah Penyelewengan Bansos, Kemendagri Diminta Ganti Petahana Yang Jadi Kepala Gugus Tugas Covid-19

Sejumlah daerah kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dijabat kepala daerah yang merupakan petahana.

TRIBUNNEWS
Mardani Ali Sera, Politisi PKS 

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah daerah kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dijabat kepala daerah yang merupakan petahana.

Petahana tersebut bakal maju lagi di pemilihan kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) diminta mengganti calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang merangkap sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mendesak Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mengganti calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang merangkap sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah.

Penggantian tersebut patut dilakukan demi meminimalisasi kemungkinan adanya penyelewengan dana bantuan sosial ( bansos) terkait penanganan pandemi Covid-19.

Diduga Langgar Kode Etik, ICW Minta Dewas Selidiki Siapa Pemilik Helikopter Yang Dipakai Ketua KPK

Walau Dikritik, Erick Thohir Tetap Angkat Milenial Jadi Petinggi BUMN, Begini Alasannya

Ketua KPU RI dan Tiga Komisioner Diberi Sanksi Peringatan, Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

"Secara etika dan prinsip keadilan, saya juga mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, mengganti kepala daerah atau wakil kepala derah petahana yang menjadi ketua gugus tugas di daerah yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Desember 2020," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Mardani sekaligus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat pengawasan antisipasi penyelewengan bansos program stimulus Covid-19 untuk pemenangan Pilkada 2020.

Sebab, ia mengaku sering mendapatkan aduan terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh calon kepala daerah petahana.

Presiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali.
Presiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

"Sudah banyak bukti dan aduan yang saya terima, seperti di Banten dan Jawa Tengah yang menempelkan stiker di hand sanitizer dan bansos lainnya dengan foto pribadi," ujar Mardani.

Ia meminta Bawaslu segera memperkuat jajarannya di daerah untuk melakukan pengawasan agar tidak ada lagi dugaan penyelewengan dana bansos yang dilakukan para calon kepala daerah petahana.

Halaman
12
Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved