Jadi Bahan Campuran Aspal, Harga Karet di Jambi Berpotensi Naik
Penerapan aspal campur karet dinilai berpotensi meningkatkan harga karet petani. Apalagi hal ini dilakukan secara masif.
Penulis: Zulkipli | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penerapan aspal campur karet dinilai berpotensi meningkatkan harga karet petani. Apalagi hal ini dilakukan secara masif.
Seharusnya hal ini sudah mulai dikaji terkait Peraturan Menteri PUPR atau Pergub untuk kewajibkan pembangunan jalan menerapkan aspal dengan campuran berbahan karet di Indonesia.
Anggota komisi II DPRD Provinsi Jambi, Juanda mengatakan, aspal berbahan karet ini sudah mulai diaplikasikan dan diuji coba.
Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah produksi karet mampu memenuhi kebutuhan aspal. "Ini yang perlu dipikirkan juga, jangan sampai ketika kebutuhan meningkat, bahun baku tidak terpenuhi, kalau beribicara karet ini bicara skup nasional," ujarnya.
• Edukasi Warga Jambi tentang Covid-19, Cinema Unja Rilis Film Pademi Covid-19
• Ini Daerah di Muarojambi Penghasil Sumber Pangan, Banyak Diburu Pedagang Kota Jambi
• VIDEO Warga Banjarnegara Meninggal Disambar Petir, Awalnya Berteduh di Bawah Pohon Siang Bolong
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal menyampaikan bahwa Kementrian PUPR tahun ini telah menyiapkan anggaran Rp9,9 miliar untuk membeli karet petani di Jambi. Untuk dijadikan bahan campuran.
"Mereka sudah turun ke lapangan, akan langsung membeli karet petani dengan harga K3 nya, kisaranya sekitar Rp8 ribuan per ton," ungkap Agus Rizal.
Ditambahkan Agus, ketersediaan bahan baku karet di petani bisa memenuhi permintaan dari PUPR. Sebab rata-rata setiap bulan produksi karet petani di Jambi mencapai 29 ribu ton.
Untuk penerapan aspal karet sendiri, menurut Agus itu kembali kebijakan dari PUPR maupun kepala daerah masing-masing. "Kalau semua pembangunan jalan menggunakan aspal berbahan karet tentu akan berdampak terhadap harga karet," sebutnya.
Namun katanya, ini harus didorong dengan kebijakan pemerintah. Sebab pelaku usaha tidak akan membangun pabrik aspal karet jika tidak didukung dengan kebijakan penerapan aspal karet.
"Mereka pasti tidak mau, nanti pabrik dibangun, produknya tidak diterapkan," pungkasnya.
