Berita Sarolangun

Pemkab Sarolangun MoU Terkait Dana Covid-19, Cek Endra: Agar Hati-hati Menggunaan Anggaran

Maka dari itu, pihaknya melakukan MoU ini agar prinsip kehati-hatian ini dilakukan instansi terkait pengguna anggaran seperti BPBD, Dinas Kesehatan...

Tribunjambi/wahyu
Proses MoU Pemkab Sarolangun terkait penggunaan dana Covid-19 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kejari, BPKP dan Polres Sarolangun berlangsung di Kantor Bupati Sarolangun, Selasa (16/6/2020).

MoU ini tekait pengawasan dan pendampingan dana tanggap darurat Covid-19.

Bupati Sarolangun, Cek Endra dengan tegas mengatakan bahwa MoU pengawasan dana Covid-19 ini tentunya agar bantuan bisa tersusun dan terlaksana dengan baik dan membantu masyarakat terdampak Covid-19.

BERITA POPULER Janda Cantik di Jambi Open BO di Kamar Kos, Digerebek Polsek Kota Baru

Siapa Sebenarnya Charlie Wijaya yang Laporkan Bintang Emon ke Kemenkominfo, Kader PSI?

Penyerang Air Keras ke Novel Malah Minta Dibebaskan, Alasannya Bukan Penganiayaan Berat

"Ya tujuannnya agar ada kepastian hukum bagi kami penyelenggara pemberi bantuan. Agar mempunyai aturan dan tidak salah dalam membelanjakan," katanya.

Lanjutnya, bahwa diakuinya jika memang dalam hal pembelanjaan barang terkait Covid-19 ini adalah hal yang sangat penting karena harga yang tidak menentu dan barang yang sulit dipesan.

Maka dari itu, pihaknya melakukan MoU ini agar prinsip kehati-hatian ini dilakukan instansi terkait pengguna anggaran seperti BPBD, Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah harus lebih cermat dalam membelanjakan dana Covid-19.

"Setiap langkah penggunaan dana Covid ini kita minta arahan dari pihak kejari, BPKP. Prinsip kehati-hatian kami agar di kemudian hari tidak timbul masalah dalam menangani Covid-19," katanya.

Sementara, Kajari Sarolangun, Bobby Ruswin menyatakan jika hal memang pengawasan dan pendampingan merupakan salah satu bagian pelaksanaan fungsi Kajari dalam kegiatan pendampingan hukum.

Dimana saat ini Kajari Sarolangun telah melakukan pendampingan mulai dari kegiatan Padat Karya di Dinas PUPR, Pengadaan dana Covid-19 di Dinas Kesehatan dan pendampingan di RSUD Sarolangun.

"Kita berharap seluruh penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sarolangun dapat dilakukan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak bermasalah dengan hukum," ujarnya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved