Viral #UNJALagiBuntu Mahasiswa Unja Tuntut Keringanan Pembayaran UKT

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jambi (Unja) mempersoalkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampus mereka. Protes itu mereka gaungkan di media sosial untuk mengajak mahasiswa Unja menyuarakan hal sama, Rabu (3/6) malam. Mereka meminta ada keringanan pembayaran UKT.

Tuntutan itu juga beredar di pesan siar aplikasi WhatsApp.

"Kepada Seluruh Mahasiswa Universitas Jambi. Mari Kita buat Pemimpin Kampus ini Membuka Mata," demikian tertulis dalam pesan siaran dan postingan Instagram @bemkbmunja yang Tribun pantau kemarin.

Aksi itu dilakukan antara pukul 19.00-21.00 WIB

Dalam postingan itu, terdapat seruan untuk melakukan aksi di media sosial Twitter dan Instagram. Aksi di Twitter dilakukan dengan me-retweet postingan @bemkbmunja dengan menggunakan Tagar #RektorUNJATutupMata #UNJALagiBuntu dengan menyertakan keluhan, keresahan, dan tuntutan mahasiswa.

Sedangkan aksi di Instagram dilakukan dengan mengunduh poster di bit.ly/RektorTutupMata dan menjadikan poster tersebut postingan di feed dan story dengan mention ke @univ.jambi.
Aksi serupa sehari sebelumnya juga ramai di media sosial. Tuntutan dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di banyak daerah di Indonesia. Bahkan seruan ditujukan langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Di Twitter tagar #MendikbudDicariMahasiswa sempat jadi trending.

Presiden BEM Universitas Jambi Ardi Irawan dikonfirmasi Rabu malam mengatakan aksi di media sosial itu untuk mempertanyakan kepada kampus perihal keringanan pembayaran UKT.
"Saat ini kuliah secara online dari rumah, masa sih pembayaran UKT dibayar full. Ditambah lagi kita mahasiswa diberatkan beli kouta,” kata dia.

• Motor Bebek “King of Street” Ini Dapat Predikat “Best of Cub 150cc”

• Karakter Tri Rismaharini Dinilai Mirip Ahok, Pengamat: Santun Dalam Berpolitik

• Ikut Demo Black Lives Matter, Penyanyi Halsey Tertembak Peluru Karet hingga Memar

Pengakuannya, mahasiswa sudah mengomunikasikan hal ini dengan pihak kampus dalam suatu audiensi. Pada pertemuan tersebut dibahas tentang semester akhir. Bahkan, sambungnya, termasuk soal kouta gratis. “Tapi sampai sekarang yang dijanjikan belum ada kejelasan, " beber Andi Irawan.
Menurutnya, kampus beralasan soal keringanan UKT dan kuota gratis masih dalam pembahasan. Lantaran tak ada kejelasan itulah, akhirnya muncul gerakan mahasiswa.
“Kami mahasiswa berharap pihak kampus segera memberi tanggapan, mengakomodir untuk kepentingan mahasiswa minimal beri kejelasan. Kalau tidak bisa beri keringanan pembayaran (UKT) minimal setengahlah, atau buat prosedur yang diatur lebih lanjut. Intinya kami mahasiswa minta ada keringanan dalam pembayaran (UKT)," tegasnya.
Sementara Rektor Universitas Jambi Prof Sutrisno saat dihubungi melalui telepon sempat memberikan keterangan perihal protes tersebut. Namun, kemudian ia memilih meminta tidak ditulis.
Terpisah, Humas Universitas Jambi, Akbar Kurnia saat dikonfirmasi mengaku belum menerima pemberitahuan terkait aksi tersebut. Namun pihaknya mengaku sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan mahasiwa.
"Setahu saya tidak ada. Tapi kalau pertemuan, memang ada," katanya, saat dikonfirmasi melalui layanan pesan WhatsApp, Rabu malam.
Kendati begitu, dia tidak mempermasalahkan seruan aksi di media sosial Twitter dan Instagram tersebut.
"Berdasarkan konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Jadi tidak masalah, dan itu hak mahasiswa," terangnya.
Terkait langkah ke depan, lanjutnya, pihak kampus juga sedang melakukan pembicaraan.
"Bicara UKT, bicara keuangan negara. Butuh pertanggungjawaban secara hukum. Ini yang sedang dipelajari. Sudah ada kok pertemuan dengan perwakilan mahasiswa," tegasnya.
Sementara itu, di Jakarta Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam memastikan pihaknya tidak akan menaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi corona. Pernyataan Nizam ini menanggapi protes mahasiswa di media sosial mengenai UKT.
"Kemendikbud memastikan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemi Covid-19," ujar Nizam melalui keterangan tertulis, Rabu.
Nizam mengatakan, jika ada perguruan tinggi negeri yang menaikkan UKT, keputusan tersebut diambil sebelum masa pandemi. Selain itu, kebijakan tersebut diberlakukan kepada mahasiswa baru sesuai kemampuan ekonomi orangtua. Ia mengatakan kenaikan UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat berkuliah.
Nizam juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa opsi bagi mahasiswa yang terdampak pandemi untuk mengatasi masalah UKT. Opsi itu berdasarkan keterangan tertulis Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN)
pada 6 Mei 2020 lalu.
Opsi tersebut di antaranya menunda pembayaran, menyicil pembayaran, mengajukan penurunan UKT, mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak.
"Seluruh mekanisme pengajuan dan keputusan diatur oleh masing-masing PTN. Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu operasional penyelenggaraan atau pun pembelajaran di perguruan tinggi serta berbagai aktivitas pendukungnya," ucapnya.
Nizam mengatakan, mahasiswa PTN dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan PTN sesuai prosedur untuk mendapatkan keringanan UKT.

Pemerintah juga menyediakan bantuan untuk mahasiswa yang terdampak pandemi corona dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa PTN maupun PTS.
Media sosial Twitter diramaikan tagar Mendikbud Dicari Mahasiswa pada Selasa (2/6). Tagar tersebut masuk dalam jajaran trending topic. Para warganet menuntut keringanan pembayaran UKT selama masa pandemi corona ini. (are/cbi/tribun network/cep)

• Bupati Sekeluarga Positif Covid-19, 6 Anggota Keluarga Masuk OTG, Dirinya Sebut Ini Bukan Aib

• Batal Berangkat Haji, CJH Tanjabbar Bisa Meminta Uang Pelunasan Haji Dikembalikan

• Pengakuan Helmy Yahya Ikhlas Dicopot Dari Posisi Dirut TVRI, Menangis Karena Memikirkan Karyawan