Breaking News:

Berita Tanjab Barat

Tindak Lanjut Kejari Tanjabbar Atas Laporan Kasus Pamsimas di Desa Teluk Kulbi Tak Ada Kejelasan

Hal ini diungkapkan oleh Andi yang melaporkan persoalan tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjabbar karena ada dugaan penyimpangan...

Tribunjambi/Samsul Bahri
Pamsimas di Desa Teluk Kulbi, Kabupaten Tanjabbar 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Lebih kurang delapan bulan persoalan Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjabbar hingga kini belum ada kejelasan.

Hal ini diungkapkan oleh Andi yang melaporkan persoalan tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjabbar karena ada dugaan penyimpangan dalam pembangunan proyek yang menghabiskan dana sekitar Rp 240 juta.

"Kita sudah masukkan laporan sekitar Oktober tahun lalu. Kita laporkan karena kita minta Kejaksaan usut terhadap dugaan-dugaan yang telah kita sampaikan kepada Kejari," ungkapnya, Kamis (4/6/2020).

KABAR BAIK! Anies Baswedan Sebut Semua Rumah Ibadah di Jakarta Bisa Dibuka Mulai Besok, Jumat (7/6)

Keluar Dari Tahanan, Youtuber Ferdian Paleka Menyesal Buat Video Prank Sembako Isi Sampah

Keberangkatan CJH Tanjabbar Dibatalkan, Kamenag: Persiapan Sebenarnya Sudah 80 Persen

Lebih lanjut, disampaikan Andi bahwa laporan terkait persoalan tersebut disampaikan secara langsung kepada Kasi Intel Kejari Tanjabbar, Arnol Saputra.

Kata Andi tidak hanya sebatas bentuk laporan namun pihaknya juga telah menyerahkan dokumen pendukung terhadap dugaan penyelewengan tersebut kepada Kasi Intel Kejari Tanjabbar.

"Kita tidak hanya laporan yang kita sampaikan, artinya ada dokumen pendukung yang kita serahkan itu dokumen yang diserahkan pembentukan kelompok kelola masyarakat, dan lainnya," terangnya.

Sebelumnya tersiar kabar bahwa masyarakat Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meminta dugaan atas monopoli dan memanipulasi data yang melibatkan Ketua KKM Yuswaji pada pembangunan pamsimas III teluk kulbi tahun 2017, agar kasus ini dilaporkan dan diproses oleh pihak hukum secara tuntas.

Adapun dana sekitar Rp 240 juta merupakan dana dari Asian Developer Bank dunia. Pembangunan Pamsimas ini dibangun oleh KKM dengan ketua Yuswaji. Namun, yang menjadi persoalan tidak hanya proyek yang sempat tidak beroperasi setelah penyelesaian pembangunan.

"Terjadi penyimpangan itu, KKM itu dibentuk tanpa di ketahui oleh Kepala Desa, Tanpa diketahui BPD. Tapi ketua KKM punya surat TTD adanya rapat dengan masyarakat. Aneh bukan?. Nama sekdes di catut dan ada TTD nya di surat rapat itu pun juga dibantah oleh sekdes," terangnya.

"Bahkan di buku agenda desa juga tidak ada penyelenggaraan rapat pembentukan KKM. Ini jelas pembentukan KKM dimanipulasi," tambahnya.

Terhadap dugaan-dugaan ini kata Andi telah disampaikan dan dijelaskan kepada Kasi Intel Kejari Tanjabbar sejak delapan bulan lalu. Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan terhadap kasus ini, bahkan kata Andi kasus ini senyap tanpa ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan.

"Ini sudah delapan bulan, tapi tidak ada kejelasan. Ini ada apa? Wajar kami pertanyakan, karena setiap mau kami tanyakan ke Kastel ini kami tidak mendapatkan jawaban yang puas, bahkan hanya janji saja," sebutnya.

"Diawal pelaporan kita tanyakan, kata Kastel masih di pelajari. Kemudian kita tanyakan lagi di bulan berikutnya katanya akan turun ke lapangan, dan begitupun sampai terakhir tidak ada kejelasan. Kenapa ini," pungkasnya.

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved