Makin Panas DPR vs Najwa Shihab, Arsul Sani 'Semprot' Balik: Sarjana Hukum Tak Tahu Kewajiban DPR

TRIBUNJAMBI.COM - Buntut panjang permasalahan antara Najwa Shihab dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR).

Turut menanggapi kritikan Najwa Shihab sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buka suara.

Bermula dari Najwa Shihab yang memberikan kritik lewat surat terbuka yang Bertajuk "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat", kritikan tersebut Najwa Shihab rekam dan unggah dalam bentuk video yang diunggah melalui platform YouTube.

Wanita yang menjadi tuan rumah program Mata Najwa itu menilai DPR justru terkesan tidak serius dalam mencari solusi agar persoalan Covid-19 di Indonesia segera teratasi.

Dengan nada satire, Najwa Shihab mulai memberikan kritik kepada para anggota partai politik yang duduk di kursi legislatif tersebut.

Tidak sedikit anggota DPR yang menanggapi kritikan Najwa Shihab.

Salah satunya adalah Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani.

Menurut Arsul Sani, kritik dari figur publik seperti Najwa Shihab seharusnya mengedepankan klarifikasi kepada anggota DPR.

"Untuk individu dengan kapasitas intelektual seperti Najwa tidak boleh dengan prasangka duluan, tanpa keinginan dulu untuk klarifikasi.

Dia bisa lakukan itu semua, karena anggota DPR yang dia kenal banyak termasuk saya yang sering jadi narasumbernya," ujar Arsul Sani, Senin (4/5/2020).

• Kini Terkenal Karena Kontroversi, Ternyata YouTuber Ferdian Paleka Dulunya Kerja dan Bergaji Besar

• Jadwal Nonton Streaming Anime Boruto Episode 155, Usai Ditunda Karena Covid-19, Ini Spoilernya

• Penerima Bansos Bukan dari Data Pemdes, Bantuan Covid-19 di Kerinci Bikin Kepala Desa Stres

Arsul juga menjawab kritikan Najwa Shihab terkait DPR yang kini ini sibuk dalam pembahasan sejumlah RUU, termasuk RUU Cipta Kerja.

Menurut Arsul, RUU yang disampaikan Najwa adalah inisiatif pemerintah, sehingga DPR memiliki kewajiban untuk merespons RUU tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

"Kenapa yang dikritisi DPR-nya?" ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com.

"Ini menandakan Najwa yang sarjana hukum tapi tidak mengerti kewajiban DPR baik menurut konstitusi maupun UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ucapnya.

Arsul menjelaskan, dalam UU tersebut RUU yang diajukan pemerintah harus disegera direspons maksimal dalam 60 hari.

"Kalau mau pembahasan RUU-nya dihentikan maka ya pengusul atau pihak yang berinisiatif yang harus meminta berhenti atau menarik RUU usulannya," tuturnya.

Di samping itu, Arsul Sani menjawab kritikan Najwa Shihab terkait anggota-anggota Satgas Lawan covid-19 DPR yang berfoto mengenakan alat pelindung diri (APD).

Kritik ini sebenarnya juga disampaikan masyarakat saat anggota Satgas Lawan covid-19 berfoto di Gedung Nusantara III DPR dengan menggunakan pakaian serupa APD.

Namun, Arsul menjawab bahwa Satgas Lawan covid-19 DPR hanya mengenakan APD ketika berkunjung ke RS Darurat covid-19 Wisma Atlet Kemayoran guna menyerahkan bantuan.

"Karena kunjungan itu sampai ke area di mana semua orang harus pakai APD maka sekitar 15 anggota Satgas yang ikut pakai APD ketika berangkat dari DPR."

"Lalu di mana tidak pantasnya kalau hanya 15 APD dipakai sendiri sementara ribuan APD disumbangkan," kata Arsul.

• Penerima Bansos Bukan dari Data Pemdes, Bantuan Covid-19 di Kerinci Bikin Kepala Desa Stres

• Ini Akibatnya Jika Menerima Kedermawanan Mafia Italia, Ngeri

• Terungkap Kasus Pembunuhan SN Warga Pelawan, Sarolangun, Polisi Tangkap Pelaku di Sumatera Selatan

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menyoroti alat rapid test yang juga sempat dikritisi publik.

Arsul mengatakan, 25.000 ribu alat rapid test disumbangkan DPR dan hanya 2.000 digunakan untuk anggota.

Ia juga menegaskan, APD, rapid test dan obat herbal yang diadakan DPR tanpa menggunakan anggaran negara.

"Tapi sumbangan dari pribadi-pribadi anggota DPR dan koleganya dalam bentuk barang-barang tersebut," kata dia.

Seperti diketahui, Nana sempat menyoroti foto sejumlah Satgas Covid-19 DPR yang berpose mengenakan APD.

Nana menjelaskan, foto tersebut diambil saat Satgas Covid-19 DPR mengunjungi rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk menyerahkan sumbangan.

Namun, foto itu justru banjir dengan kritikan warganet.

Foto tersebut, lanjutnya, dinilai melukai hati masyarakat.

"Makanya sempat ramai juga warganet mengkritik Satgas Covid-19 DPR RI yang berfoto mengenakan APD saat hendak berkunjung ke rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk menyerahkan sumbangan DPR." ungkap Nana seperti dilansir dari tayangan YouTube Najwa Shihab, Sabtu 2 Mei 2020.

"Ini dinilai melukai hati masyarakat," imbuhnya.

Najwa mengungkapkan, oara tenaga medis bertaruh nyawa untuk mengurus pasien positif corona yang ada di Indonesia.

Bahkan, beberapa dari mereka nekat merawat tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri karena kekurangan APD.

"Tenaga medis kita saja bertaruh nyawa benar karena kekurangan APD," ujarnya.

Nana juga mengungkapkan bahwa tidak ada satupun orang yang meragukan jumlah sumbangan DPR.

Mengingat untuk membeli ribuan rapid test  dan memborong jamu saja mampu.

Namun, lanjutnya, ini soal rasa dan empati.

"Tidak ada yang meragukan jumlah sumbangan DPR, kami yakin pasti banyak," ungkap Nana.

"Namanya juga DPR, beli ribuan rapid test saja mampu, ngeborong jamu apa lagi, tapi ini soal rasa dan empati," imbuhnya.

Di akhir, Nana pun mengungkit soal 'Alat Pelindung Dewan'.

"Kecuali ya, kalau yang dipakai anggota DPR itu APD yang lain, Alat Pelindung Dewan," sindirnya.

"Salam hormat dari kami, yang kalian wakili," pungkas Nana.

Diberitakan sebelumnya, foto para anggota dewan yang tergabung dalam Satgas Covid-19 DPR RI menuai kritik.

Mereka berfoto dengan menggunakan baju serba putih di depan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Para anggota dewan dikritik karena mengenakan pakaian yang menyerupai APD tenaga kesehatan.

Foto itu dikritik karena diunggah saat para tenaga medis banyak yang menangani pasien corona tanpa APD yang layak.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Satgas Lawan Covid-DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara.

Ia mengatakan, pakaian atau baju yang digunakan tersebut hanya menyerupai APD.

"Kenapa dibilang menyerupai APD?"

"Karena bahan standar yang kami pakai bukan standar APD," tutur Dasco saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (15/4/2020) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Dasco, pakaian yang digunakan satgas tersebut hanya untuk seragam saja.

Bukan merupakan APD standar bagi tenaga medis dalam penanganan covid-19.

"Kalau ada kegiatan kan, orang boleh saja bikin seragam, mau kaos, mau bahannya apa kek."

"Tapi ini kebetulan menyerupai APD," tutur Wakil Ketua DPR itu.

Dasco pun merasa heran kepada netizen yang mempersoalkan pakaian yang digunakan Satgas Lawan Covid-19 DPR, padahal saat ini satgas menyumbangkan APD standar untuk tenaga medis.

"Kami bingung, bukan dibahas yang sumbangan yang banyak dan berkualitas, malah seragam kami."

"Ya namanya netizen, kami berbaik sangka saja, mungkin maksudnya mau memberikan masukan," tutur Dasco. (TribunNewsmaker/ Irsan Yamananda)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Balas Kritikan Najwa Shihab, Arsul Sani: Tanda Najwa Sarjana Hukum yang Tak Tahu Kewajiban DPR.