Breaking News:

Diam-diam Terima Fee Penjuakan Tanah Desa, Kades Tanjung Pauh Terancam 20 Tahun Penjara

Sebelum menutup sidang, majelis hakim memberi kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan tanggapan atas keterangan ahli itu...

Penulis: Dedy Nurdin | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Fadly
Sidang online 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sumartono, mantan Kades Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi akan menjalani pemeriksaan terdakwa pada Senin (11/5/2020) besok.

Persidangan perkara terdakwa dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Erika Sari Emsah Ginting. Sidang digelar secara daring di Pengadilan Tipikor Jambi.

Di persidangan sebelumnya, jaksa penuntut Kejari Muarojambi hanya membacakan keterangan ahli pidana korupsi yakni Prof Dr Bahder Johan Nasution SH Mhum, Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara, Universitas Jambi.

Polisi Ganteng Ini Jadi Sorotan Usai YouTuber Ferdian Paleka Ditangkap, Ini Potret dari Gariz Luis

Pasien Positif Corona di Jambi KJ 15 sempat Pendarahan Kandungan, Begini Kondisinya

Penjelasan UAS Soal Ciri-ciri Malam Lailatul Qadar, Mulai dari 5 Tanda Alam hingga Bulan & Matahari

Pada intinya ahli menerangkan bahwa perbuatan menerima fee dari penjualan tana desa oleh kepala desa merupakan perbuatan melanggar hukum.

“Mengapa penerimaan uang fee teserbut masuk pelanggaran hukum? Karena setiap pungutan atau pun yang lainnya, harus ada aturan yang mengatur. Selain itu, harus ada persetuan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD),” kata JPU membacakan keterangan ahli.

Sebelum menutup sidang, majelis hakim memberi kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan tanggapan atas keterangan ahli itu dalam nota pembelaan.

“Nanti tanggapan atas keterangan ahli ini, pada saat menyampaikan nota pembelaan ya,” kata hakim Erika.

Senada dengan itu, Sertiansyah, salah seorang tim penasehat hukum terdakwa Sumartono, usai sidang mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tanggapan atas pendapat ahli pada pembelaan nanti.

"Kami akan menyampaikan tanggapan atas keterangan ahli di nota pembelaan nanti," katanya.

Sumartono sendiri dijerat hukum atas tindakan menguntungkan diri sendiri dengan cara menerima uang fee penjualan tanah desa tanpa melalui musyawarah desa.

Akibatnya, ia diganjar dengan pasal 12 e dan 12 b UU No 20 tahun 2001 perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. (Dedy Nurdin)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved