Negara Tetangga Mulai Gelisah, China Tampak Aktifkan Kegiatan Militernya di Laut China Selatan

TRIBUNJAMBI.COM - Aksi China di Laut China Selatan yang belakangan tampak melakukan kegiatan militer, membuat negara-negara Asia Tenggara, semakin resah dan gelisah.

Belakangan ini, China tampak aktif melakukan kegiatan pembangunan dan penguatan militer sehingga menjadi tindakan administratif dan penegakan hukum untuk memperkuat klaimnya di Laut China Selatan.

Melansir South China Morning Post, langkah China baru-baru ini untuk menciptakan dua distrik administratif serta menyebutkan 80 fitur geografis di Laut China Selatan, telah menuai protes dari negara lain, seperti Vietnam.

Menurut para pejabat dan pakar di wilayah tersebut, hal lain yang juga menyebabkan kegelisahan negara tetangga adalah perluasan alat penegakan hukum domestik China baru-baru ini ke wilayah yang disengketakan.

• Amerika Serikat Kembali Kecam China, Donal Trump : Harusnya Corona Bisa Dihentikan di China

• Menyelamatkan Jiwa Jauh Lebih Penting, China Minta AS Tangani Dulu Urusan dalam Negeri dengan Benar

Negara-negara Asia Tenggara juga cemas bahwa China akan memilih untuk melakukan konflik langsung dengan negara-negara penuntut yang lebih kecil ketika mereka berupaya untuk melawan upaya China dalam mengembangkan sumber daya perikanan dan energi di wilayah tersebut.

"Hanya ada sedikit informasi yang tersedia tentang kampanye ini, tetapi kami mengawasi dengan seksama untuk mengetahui apa implikasinya bagi Laut China Selatan," sebut seorang diplomat dari Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) seperti yang dikutip South China Morning Post.

Seorang diplomat Asia lainnya mengatakan, negaranya prihatin dengan aksi China baru-baru ini di Laut China Selatan, yang dilakukan ketika negara-negara lain disibukkan dengan urusan virus corona.

• Pengalaman Soeharto Pernah Trauma dengan Senjata Tajam yang Kelak Jadi Lambang Partai Musuhnya

• China Gelar Latihan Militer, Pengamat : Tensi di Laut China Selatan Masih Tinggi

Xinhua melaporkan, pada 1 April lalu, misalnya, penjaga pantai Tiongkok meluncurkan kampanye penegakan hukum selama delapan bulan bernama "Blue Sea 2020", yang salah satu tujuannya adalah untuk menindak "pelanggaran dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai", serta konstruksi proyek kelautan dan pesisir.

Kampanye ini merupakan upaya multi-lembaga antara penjaga pantai dan transportasi, sumber daya alam, dan kementerian lingkungan.

China sejauh ini hanya merilis akun operasi terbaru yang menargetkan pelanggaran domestik.

Namun para diplomat dan pakar di wilayah tersebut meyakini arahan itu dapat diperluas ke perairan Laut China Selatan yang disengketakan.

China dan Vietnam mengalami bentrok bulan lalu akibat sebuah insiden yang melibatkan tabrakan antara kapal pengintai maritim Tiongkok dan kapal nelayan Vietnam di dekat Pulau Paracel.

Masing-masing pihak menuding mereka ditabrak dengan sengaja.

China mengklaim lebih dari 80 persen laut yang kaya energi dan semakin tegas dalam menghalangi penuntut lain seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, dari mengeksploitasi sumber daya minyak, gas, dan perikanan di wilayah tersebut.

Konflik tiga arah telah memanas dalam beberapa bulan terakhir terkait upaya Malaysia dalam eksplorasi energi di wilayah itu.

China menyatakan penentangannya dengan mengerahkan kapal riset pemerintah Haiyang Dizhi 8 bersama dengan kapal penjaga pantai untuk mengikuti pelatihan yang dikontrak oleh Petronas milik negara Malaysia yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia.