Tetapkan Status Siaga Darurat Covid-19, Masuk ke Sarolangun Harus Diperiksa Kesehatannya

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun saat ini telah menetapkan status siaga darurat terkait Covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

Kepala BPBD Sarolangun, Trianto mengatakan bahwa penetapan status tersebut menindaklanjuti surat edaran Kemendagri nomor 440/26/22/SJ tentang percepatan penanganan wabah Covid-19 dalam rapat forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda).

"Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah melakukan rapat Forkopimda menetapkan status siaga darurat virus corona di Sarolangun. Sesuai dengan arahan petunjuk surat edaran Mendagri tentang percepatan penanganan Covid-19 langsung diketuai oleh pak bupati, wakil ketua pak dandim sekaligus dengan otoritas kewenangan," katanya, Minggu (26/4/2020).

Dengan ditetapkan status siaga darurat Covid-19 ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui tim gugus tugas yang dibentuk melakukan berbagai upaya penanganan untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 ini.

• Dua Pasien Covid-19 Merangin Dirujuk ke RSUD Muara Bungo, Jubir: Ruang Isolasi Kita Penuh

• BREAKING NEWS Pulang Dari Pernikahan Anak di Jawa Timur, Warga Bungo Positif Rapid Test

• Gubernur Jambi Gercep Saat Tahu Daun Sungkai Dipercaya Bisa Jadi Obat Virus Corona, Lakukan Hal Ini

Untuk penanganan kesehatan, katanya, saat ini telah dibentuk posko empat titik yakni Call Center di kantor bupati, Sekretariat Penanganan di BPBD Sarolangun, Sekretariat Medis di Dinas Kesehatan dan pos pemantau.

Pos pemantau ini, katanya ada tiga titik yakni pos Pemantau 1 di Kecamatan Singkut yang berbatasan dengan wilayah Sumatera Selatan, pos pemantau 2 di Kecamatan Bathin VIII berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan pos pemantau 3 di Kecamatan Mandiangin berbatasan dengan Kabupaten Batanghari.

"Setiap pos terdiri dari seluruh tim, ada dari camat, TNI/Polri, Dinas kesehatan dibantu SKPD lain, lengkap tim terpadu. Dan untuk petugas yang ada di posko kita siapkan makan, kopi, teh, dan bantuan uang transport yang langsung diberikan," katanya.

Petugas yang ada di pos pemantau ini akan melakukan pemantauan selama 24 jam untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang ingin masuk ke wilayah Kabupaten Sarolangun.

"Sesuai arahan pimpinan, tetap kita laksanakan 24 jam. Petugas saat melaksanakan pemantauan, kendaraan yang masuk dihentikan untuk klarifikasikan, kalau dia ingin masuk ke Sarolangun, itu wajib diperiksa. Ketika berkeinginan ke sarolangun baik mobil pribadi, ataupun bus, travel kita periksa dengan rapid test," sebutnya.

Dari hasil pemantauan yang ada di pos pemantauan, katanya di Kabupaten Sarolangun ada 2 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 2 orang dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP), 659 Orang Tanpa Gejala (OTG) dan klasifikasi lainnya sebanyak 91 orang.

"Hasil inilah yang kita sampaikan setiap hari. Data jumat kemarin ditotalkan mencapai 759 orang hasil dari pemantauan di setiap posko," ujarnya.

Namun, jika memang ada masyarakat yang tidak terpantau melalui pos pemantauan, masyarakat bisa melaporkan ke pemerintah desa setempat bagi mengetahui adanya warga yang baru datang dari luar daerah atau luar negeri, apalagi datang dari daerah zona merah kasus Covid-19.

"Ada sebagian laporan masyarakat, bahwa hanya lewat dari pemantauan di pos, akan kita klarifikasi kan dan kita turun bersama tim medis, hasil laporan masyarakat setelah kita kroscek sudah ditindak lanjuti oleh tim medis didampingi kades dan aparat setempat. Banyak melapor lewat wa, kita siapkan tim turun ke lapangan, untuk dipertanyakan. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan maka kita masuk dalam pendataan OTG," sebutnya.

"Kemudian di posko ini juga ada juga dibagi tugas, pertama tim medis, yang saat ini RSUD Sarolangun sudah siap untuk bidang penanganan PDP, dan puskesmas juga sudah siap untuk tim tekhnis pemeriksaan lebih lanjut," jelanya. (Wahyu)