Breaking News:

Disebut Berpotensi Punya Konflik Kepentingan, Jokowi Didesak Segera Pecat Tafsus Andi Taufan

Padahal, sudah sepatutnya etika itu dijunjung tinggi, salah satunya dengan menghindari konflik kepentingan dalam menghasilkan kebijakan.

Instagram @sekretariat.kabinet
Presiden Joko Widodo dan Staf Khusus Presiden 

TRIBUNJAMBI.COM - Dikhawatirkan berpotensi konflik kepentingan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Staf Khusus milenial, Andi Taufan Garuda Putra.

Menurut peneliti  Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha, tindakan Andi mengirimkan surat berkop Sekretariat Kabinet untuk meminta para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) melawan wabah Covid-19, tidak dapat dibenarkan.

Sebab, kegiatan itu dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

"Presiden harus segera memecat staf khusus yang berpotensi memiliki konflik kepentingan," kata Egi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Suramnya Asmara Luna Maya Saat Reino Barack Nikahi Syahrini, Nyaris Nekat Lompat dari Tangga

Malangnya Nasib Mantan Pemain Timnas Indonesia Ini, Dulu Terkenal Kini Jadi Kuli hingga Satpam

Reaksi Rina Nose Saat Suaminya Dituding Pengangguran oleh Netizen: Bully Aja, Kita Punya Jawaban!

Kelakuan Kasar Betrand Peto Ke Putri Ruben Onsu Sampai Ditegur sang Nenek, Sarwendah: Harus Sopan!

Egi menilai, sebagai pejabat publik Andi tak berpegang pada prinsip etika publik.

Padahal, sudah sepatutnya etika itu dijunjung tinggi, salah satunya dengan menghindari konflik kepentingan dalam menghasilkan kebijakan.

Konflik kepentingan sendiri tidak hanya diartikan sebagai upaya mendapat keuntungan material semata, tetapi segala hal yang mengarah pada kepentingan diri, keluarga, perusahaan pribadi, hingga partai politik.

Konflik kepentingan, kata Egi, merupakan celah terjadinya korupsi.

"Oleh sebab itu pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik," ujarnya.

Egi mengatakan, langkah yang diambil Andi juga mengabaikan keberadaan Kementerian Dalam Negeri.

Halaman
12
Editor: Tommy Kurniawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved