Pemkot Jambi Siapkan Dana Rp47 Miliar Sampai Mei 2020 untuk Penanganan Covid-19

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Kota Jambi, melakukan tahapan rapat koordinasi melalui video conference, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi, Senin, (13/4/2020).

Rapat koordinasi tersebut langsung di pandu Walikota Jambi, Syarif Fasha dengan melibatkan seluruh OPD, dan kecamatan.

Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang disampaikan Fasha, di antaranya terkait dengan apresiasi kerjasama, seluruh ASN maupun non ASN dari Pemerintahan Kota Jambi. Termasuk juga lintas sektor TNI dan Polri terkait dengan penanganan Covid-19.

• Sedang Cari Utang Tanpa Jaminan, Bukalapak Berikan Layanan Itu dengan Proses Cepat, Ini Panduannya

• Tak Terima Disebut WHO Indonesia Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Pemerintah Angkat Bicara

Fasha mengatakan evaluasi penanganan WFH (Work From Home), yang dilaksanakan oleh ASN Pemkot Jambi, sudah berjalan hampir satu bulan ini, ada hal-hal yang perlu di revisi terkait tugas-tugas dan lain sebagainya.

Selain itu Fasha juga menyampaikan, terkait kontribusi pejabat-pejabat, ASN kota Jambi terkait dengan penanganan Covid-19 di kota Jambi.

"Tadi kami sampaikan bahwa, kami minta seluruh pejabat mulai dari eselon 4B, 4A, 3B, 3A dan eselon 2B, Lurah dan Camat, Kepala Puskesmas, kepala sekolah, untuk memberikan kontribusi membantu jaring pengaman sosial, kepada warga Kota Jambi yang terkena dampak penanganan Covid-19 ini," sebut Fasha. 

• VIDEO : Korea Selatan Laporkan 91 Pasien Kembali Positif Covid-19 Setelah Dinyatakan Sembuh

• PROMO Indomaret Paling Anyar, 8-14 April 2020, Langsung Cek Siapa Tahu Ada Barang yang Kamu Butuhkan

Dirinya juga menekankan kepada seluruh OPD, untuk melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih yaitu, menyiapkan tempat cuci tangan di semua kantor OPD nya dan hal tersebut pun sudah dilaksanakan.

"Kalau bisa juga menyiapkan Chamber disinfektan dan alat penyemprotan disinfektan di masing-masing OPD nya juga," sebutnya.

Kemudian Pemkot juga mewajibkan seluruh ASN dan non ASN untuk masing-masing menggunakan masker non medis untuk digunakan.

"Kami juga meminta untuk menjaga sosial distencing, antara pejabat-pejabat ASN non ASN, dalam melaksanakan tugas kegiatan setiap harinya," tegasnya.

Selain itu dirinya juga menegaskan, kepada ASN dan non ASN, agar menjadi tonggak terdepan untuk mensosialisasikan instruksi walikota, SK walikota, Edaran Walikota, serta Himbauan walikota terkait dengan penanganan Covid-19.

Pasha juga meminta kepada seluruh ASN dan non ASN, terkait dengan rasionalisasi Revotition terhadap, anggaran yang memang saat ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DID (Dana Insentif Daerah), dan DBH (Dana Bagi Hasil).

"Yang mana dana tersebut cukup besar dipotong, dan kami harus menyesuaikan dengan potongan-potongan ini, yaitu melakukan penghentian atau penundaan terhadap kegiatan-kegiatan, dan juga efisiensi pemotongan-pemotongan perjalanan dinas berlaku semua," ujarnya.

"Tidak hanya untuk eksekutif tetapi juga untuk legislatif, termasuk juga teman-teman DPRD, juga telah memberikan dana perjalanan dinas mereka untuk dipotong untuk penanganan Covid-19 ini," tambah Fasha. 

Fasha melanjutkan, pihaknya membutuhkan dana untuk kegiatan tersebut, termasuk juga pengurangan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp245 miliar untuk kegiatan tersebut.

"Jadi Rp 245 miliar ini termasuk dana yang diambil dari pemerintah pusat, potensi PAD yang berkurang, dan juga dana untuk penanganan Covid-19 yang diperkirakan untuk beberapa bulan ke depan sekitar Rp47 miliar," bebernya.

Dirinya berharap agar pandemi Covid-19 ini bisa segera berkurang, hingga seluruh masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya.

"Kita berharap agar Covid-19 ini bisa berkurang diakhir bulan Mei ini. Kalau lebih dari pada bulan Mei itu akan membuat kita agak repot juga," kata dia. (Tribunjambi.com/Miftahul Jannah)