Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi Paparkan Pandangan Umum Terhadap LKPj Gubernur Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2019 berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (09/04).

Pada rapat ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangan umum terhadap LKPj Gubenur Jambi. Pandangan umum ini disampaikan oleh Kemas Alfarabi, SH,MH.

Dipaparkannya Fraksi PKB sangat mengapresiasi keberhasilan yang telah dicapai dalam Tahun Anggaran 2019, yang merupakan gambaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jambi Tuntas 2021.

“Meskipun ada kekurangan atau ketidaksempurnaan, marilah kita sikapi secara konstruktif dan korektif berdasarkan sistem yang berlaku. Hal ini semua, muaranya tetap untuk
kesejahteraan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Dan semoga pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan di Provinsi Jambi yang selaras serasi dan seimbang yang lebih baik di masa mendatang,” paparnya.

Dilanjutkannya bahwa kondisi makro perekonomian Provinsi Jambi untuk Tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 4,4 persen, dan mengalami perlambatan jika dibandingkan pada Tahun 2018 yakni sebesar 4,71 persen.

Dari sisi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Jambi setelah perubahan adalah sebesar 5,222 triliun dengan sumber pembiayaan melalui Pendapatan Daerah sejumlah 4,566 triliun rupiah dan penerimaan pembiayaan sejumlah 671,28 miliar. Dari target tersebut, telah terealisasi sejumlah 4,553 triliun rupiah atau sebesar 99,71 persen dan lebih tinggi realisasinya bila dibandingkan Tahun 2018.

Dalam Nota Pengantar LKPJ yang sudah disampaikan pada Selasa, 7 April 2020, masih ada target yang belum tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi masih didominasi dari pendapatan di sektor pajak yang telah memberikan kontribusi sebesar 81,79 persen, tentunya di masa mendatang sektor non pajak perlu mendapat perhatian.

Pandangan umum Fraksi PKB ditutup dengan pemberian pendapat, saran dan meminta tanggapan kepada eksekutif.

Berikut ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan memberikan pendapat, saran, dan meminta tanggapan kepada eksekutif terhadap :  

1.   Bagaimana upaya yang akan dilakukan pemerintah Provinsi jambi dalam menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak atas perlambatan roda putaran ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Dimana sa’at ini pemerintah pusat  juga dituntut untuk mengurangi beban tarip Listrik, BBM termasuk Air minum di Daerah

2.   Bagaimana kontribusi perusahaan-perusahaan besar yang berada di Provinsi Jambi tekait dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta tanggungjawab social perusahaan-perusahaan tersebut sehubungan dengan terjadinya wabah yang sama-sama kita  dihadapi sekarang ini

3.   Persoalan infrastruktur dasar yang berkualitas hendaknya jangan terjadinya  dominasi/dominannya anggaran pembangunan pada daerah kabupaten tertentu

4.   Permasalahan jalan pengangkutan batubara, sawit dan CPO dari Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo menuju ke-Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, mohon Pemprov untuk mencari solusi terbaik agar tidak terjadi lagi korban jiwa. 

5.   Mohon penjelasan progress secara detail tentang persoalan pembebasan lahan, berkenaan dengan rencana lanjutan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera dari provinsi Sumatera Selatan (Palembang) – Jambi – dan Pekanbaru yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi, serta mohon penjelasan pembebasan lahan sekitar 100 hektar menuju pelabuhan Ujung Jabung    

6.   Tentang penerapan Aplikasi E-Planning (Sistem Perencanaan) dan E-Budgeting (Penganggaran Elektronik) pada Pemerintahan Provinsi Jambi dimana dalam mendukung transparansi dan tekhnologi strategis serta efesiensi transformasi digital