Pemkab Masih Akan Kaji Usulan Penundaan Pembangunan Banggar DPRD Tanjabbar
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengapresiasi usulan DPRD terkait penundaan pembangunan gedung Badan Anggaran.
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL-Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengapresiasi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait penundaan pembangunan gedung Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Usulan penundaan pembangunan Gedung Banggar dengan maksud anggaran pembangunan dialihkan untuk dana pencegahan Covid-19.
"Alhamdulilah perhatian DPRD sengat tinggi terkait covid. Mereka sebenarnya banggar itu perlu, tapi mereka tunda," ujar Sekda Tanjab Barat, Agus Sanusi.
Adapun nilai anggaran untuk pembangunan gedung banggar tersebut senilai Rp10,1 miliar. Sekda juga menerangkan bahwa terhadap usulan penundaan tersebut pihaknya termasuk Bupati telah menerima surat tersebut dan akan dibahas bersama.
• Dukung Gugus Tugas Hadapi Covid-19, Tanoto Foundation Donasi APD
• PR Besar Pemkab Tanjab Barat, Penanganan Covid-19 hingga Defisit Anggaran Rp 137 Miliar
"Kita lihat juga urgensinya, makanya saya katakan saat di rapat banggar kemarin, tidak serta merta usulan DPRD itu kita ikuti, tapi tidak juga kita tolak, kita lihat juga dari segi pemerintah," terangnya.
Sebelumnya DPRD Tanjabbar melakukan rapat membahas mengenai penundaan tersebut. Disampaikan ketua DPRD Tanjabbar, Mulyani Siregar, bahwa pimpinan dewan dan pimpinan fraksi sepakat untuk pembangunan Gedung Banggar ditunda.
Lebih lanjut disampaikan Agus Sanusi bahwa pihaknya juga akan melihat sejauh mana kemampuan anggaran yang telah dipersiapkan oleh Pemkab Tanjabbar untuk penangganan Covid-19. Namun, jika memang anggaran yang ada tidak bisa mengcover, maka bisa dimungkinkan penundaan tersebut disetujui.
"Kita lihat sejauh mana penanganan covid ini bisa menggunakan anggaran-anggaran lain, tapi kalo memang gedung banggar itu satu-satunya dan tidak ada lagi pendanaan, ya kita suport juga keinginan DPRD. Jadi kita lihat, kita kaji bersama, mana yang prioritas mana yang tidak, karena imbasnya pada capaian RPJMD bupati," pungkasnya.
