KPU Tunggu Permendagri Soal Wacana Dana Pilkada Bakal Ditanggung APBN

Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menyatakan bahwa butuh Perpu dan Kemendagri untuk membicarakan penundaan dan penganggaran dana Pilkada.

TRIBUNJAMBI/Dok
Ketua KPU Provinsi Jambi, HM Subhan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menyatakan bahwa butuh Perpu dan Kemendagri untuk membicarakan penundaan dan penganggaran dana Pilkada. 

M. Subhan ketua KPU Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi Tribun mengatakan bahwa memang ada wacana terkait penganggaran dana Pilkada melalui APBN

"Itu wacana saat rapat dengar pendapat di DPR RI. Tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut,"ucap M Subhan, Senin (6/4/2020).

Anggaran Pilkada dari APBN, Wein Arifin : Itu Baru Wacana Saat Rapat Dengar Pendapat di DPR

Edi Purwanto: Anggaran Pilkada Bisa Dialihkan Untuk Tangani Corona

Pekerjaan Rumah KPK, Mengungkap Inisiator Intelektual Kasus Ketok Palu, Ini Kata Pengamat Hukum

Kemenag Tanjabtim Layani Pendaftaran Nikah Secara Online

Jika memang penganggaran dana Pilkada melalui APBN maka diperlukan payung hukum bagi KPU. Sebab untuk penganggaran dana Pilkada 2020 ini payung hukumnya adalah Permendagri nomor 44. 

"Anggaran Pilkada tahun ini bersumber dari APBD dengan mempedomani Permendagri nomor 44. Bila sumber dananya dari APBN maka harus ada Permendagri yang baru," ujar M Subhan. 

Bukan itu saja, M Subhan juga mengatakan bahwa sampai saat ini pihak KPU RI belum memberikan petunjuk apapun terkait penganggaran dana Pilkada melalui APBN atau tidak. 

"Pihak KPU RI juga belum memberikan petunjuk apapun. Karena itu baru sebatas wacana,"katanya. (Tribunjambi.com/Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved