Kejanggalan Luhut Binsar Batalkan Kebijakan Anies Baswedan soal Corona, Fadli Zon Mulai Curigai Ini

Menurut Fadli, pemerintah pusat justru menolak kebijakan bagus dari daerah untuk mempercepat penanganan Virus Corona.

"Misalnya Jakarta, kemarin gubernur DKI melarang bus antar kota antar provinsi tapi kemudian dianulir oleh Menko Kemaritiman dan Investasi," ungkapnya.

"Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan bagus, bahkan inisiatif awal itu apa yang disebutkan di dalam PSBB sebetulnya sudah dilakukan oleh daerah."

Melanjutkan penjelasannya, Fadli pun menyoroti soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Faldi menilai, PSBB justru sudah dilakukan pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh sang presiden.

"Misalnya soal kerja dari rumah, soal libur sekolah, soal WNA juga banyak sebenarnya resistensi dari daerah," ucapnya.

"Jadi sebetulnya PSBB itu terlambat, udah dilakukan 2-3 minggu yang lalu sebetulnya oleh daerah."

Karena itu, menurutnya untuk menangani wabah Virus Corona pemerintah pusat lebih tepat menerapkan karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB.

"Jadi justru karantina wilayah lebih tepat dengan catatan itu, salah satu pasal dalam undang-undang juga menyebutkan ada kewajiban negara terhadap mereka yang terdampak," pungkasnya.

Simak video berikut ini menit ke-1.55:

Tolak Wacana Darurat Sipil

Pada kesempatan lain, sebelumnya Connie Rahakundini Bakrie soroti wacana penetapan status darurat sipil akibat wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Connie lantas membandingkan gubernur sekarang dengan era mantan presiden Soeharto.

Menurut dia, banyak gubernur di era Soeharto yang memiliki latar belakang militer.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Melalui tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (1/4/2020), Connie menyatakan tak setuju dengan wacana penetapan status darurat sipil akibat Virus Corona.