Apa Itu Herd Immunity, Apabila Diterapkan akan Berakibat Seperti Ini di Indonesia

Dalam kasus Covid-19, ujarnya, basic reproduction number atau angka reproduksi dasar dari virus SARS-CoV-2 yang disebut Ro adalah 3.

Artinya satu orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 dapat menularkan virus kepada tiga orang lainnya. Semakin tinggi Ro semakin tinggi penyebaran.

Dengan Ro ini, dapat dihitung proporsi populasi yang harus kebal atau vaccination coverage (VC). Dengan Ro 3, VC atau proporsi populasi yang harus kebal adalah 80 persen.

"Maka, jika menggunakan angka penduduk Indonesia katakanlah yang harus terinfeksi berjumlah 200 juta orang. Jika angka kematian kasus ini 5 persen, maka ada 10 juta orang meninggal," tandas Muhamad.

"Belum lagi 20 persen dari yang terinfeksi mengalami gejala berat sehingga perlu mendapat layanan kesehatan dalam waktu yang bersamaan. Ini bisa menimbulkan angka kematian yang lebih besar lagi. Ini hanya terjadi jika kita tidak melakukan intervensi pembatasan apa pun," sambungnya.

Namun, hal itu bisa dihindari apabila suatu populasi melakukan mitigasi atau pencegahan. "Dengan adanya mitigasi kita sebenarnya tidak memutus mata rantai penularan. Namun, penularan yang terjadi tidak sebanyak kalau kita tidak melakukan apa pun," bebernya.

Dia melanjutkan, mitigasi dilakukan untuk menurunkan angka Ro. Sebab, Ro sangat ditentukan oleh transmisi infeksi antar individu, jumlah kontak infeksi potensial, dan durasi seseorang menginfeksi orang lain.

"Hal itu bisa dicegah dengan mencuci tangan, pembatasan fisik, isolasi, dan karantina," ungkapnya.

Muhamad menambahkan, bisa saja kita melakukan kontrol mitigasi dalam waktu lama sampai Ro yang semula 3 berkurang menjadi <1.

"Itu hanya terjadi jika kita melakukan pembatasan maksimal atau dikenal dengan lock down. Baik targeted lock down seperti di Belanda atau pun random lock down seperti di Wuhan. Atau kita memiliki cara sendiri," ungkapnya.

Lockdown akan menekan puncak epidemi dalam waktu lebih lama. Namun, lanjutnya, kasus lebih rendah dan bisa tertangani dalam sistem layanan kesehatan yang tersedia.

"Dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, pada waktu tertentu ini sudah tepat, tapi masih banyak hal yang harus dilakukan," pungkasnya.

Bagaimana jika diterapkan?

Melansir Grid.id, beberapa waktu lalu Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melalui video yang diunggah di akun Twitter @BNPB_Indonesia, menyatakan Presiden Jokowi telah memberikan interuksi kepada dirinya untuk tidak mengambil langkah lockdown.

"Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang juga telah memberikan interuksi kepada kepala gugus tugas tidak akan ada lockdown," ujar Doni dalam unggahan video di akun Twitter Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Agus Wibowo, Minggu (22/3/2020).