Rapid Test di Jambi
Dewan Usulkan Pembatalan Pembangunan Gedung Banggar DPRD Tanjabbar Senilai Rp 10 Miliar Demi Corona
"Saya sudah ketemu dengan sekwan dan sudah saya minta untuk dibuatkan surat ke TAPD Tanjabbar untuk penggeseran anggaran pembanguan gedung Banggar...
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - DPRD Tanjabbar akan mengusulkan pembatalan pembangunan gedung Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanjabbar.
Usulan pembatalan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Tanjabbar, Mulyadi Siregar.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan memberikan surat usulan pembatalan pembangunan tersebut pada TAPD Tanjabbar.
Hal ini nanti guna ditindaklanjuti untuk kesepakatan pembatalan tersebut.
"Saya sudah ketemu dengan sekwan dan sudah saya minta untuk dibuatkan surat ke TAPD Tanjabbar untuk penggeseran anggaran pembanguan gedung Banggar," ujar Mulyani, Selasa (31/3/2020).
• Efek Covid-19, Bawaslu Bungo Berhentikan Sementara 51 Panwascam dan Stafnya
• Penelitian Terbaru Lebih Rinci dari Gejala Virus Corona Covid-19, Suhu Tinggi Dibagian Dada
• 394 Peserta CPNS Tanjabbar Bakal Ikut Tes SKB, Jadwalnya Belum Dipastikan Karena Covid-19
Untuk diketahui bahwa pembangunan gedung Banggar DPRD Tanjabbar tersebut senilai Rp 10,1 miliar. Nantinya anggaran tersebut akan dialihkan untuk dana upaya penangganan virus corona di Tanjab Barat.
Ini pun kata Mulyani telah didiskusikan dengan Wakil DPRD Tanjabbar, sehingga diharapkan keputusan ini mendapat dukungan bersama.
"Masalah ini (pembatalan) sudah saya komunikasikan juga bersama Pak Jafar (Wakil DPRD). Makanya hari ini kita tindak lanjuti agar prosesnya cepat," katanya.
Sebelumnya, disampaikan oleh Mulyadi bahwa pihaknya telah mengalihkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk pendanaan penangganan Covid-19. Uang tersebut didapat dari pemotongan perjalanan dinas anggota DPRD Tanjabbar.
Diterangkannya bahwa jika sudah ada balasan dari TAPD, pihaknya akan melakukan rapat dengan semua unsur pimpinan untuk pengalihan anggaran tersebut.
Angka ini menurutnya terlalu kecil dibandingkan daerah-daerah lain yang bisa melebihi angka tersebut.
"Kita harapkan proses ini cepat. Di daerah lain ada sampai Rp 200 miliar. Kita harus siap lebih karena ini untuk kesemuanya, apalagi untuk rakyat. Kemarin sudah kita alihkan Rp 1 miliar, ini sebagai bentuk komitmen kita terhadap rakyat kita," pungkasnya.
(Tribunjambi.com/ Samsul Bahri)