Update Pasien Positif Virus Corona di Indonesia, Bertambah Jadi 172 Orang, Terbanyak di DKI Jakarta

Update Pasien Positif Virus Corona di Indonesia, Bertambah Jadi 172 Orang, Terbanyak di DKI Jakarta

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut update data pasien positif virus corona hingga Selasa, 17 Maret 2020.

Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan konferensi pers terkait perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, Selasa (17/3/2020).

Dalam konferensi pers itu, Achmad Yurianto menyampaikan jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi 172 orang.

"Ada penambahan kasus baru lagi sebanyak 20 orang dari pemeriksaan spesimen yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan, dan ditambah lagi 6 orang dari spesimen yang diperiksa oleh Universitas Airlangga, sehingga total saat ini adalah 172 kasus di mana kasus meninggal tetap 5," ujar Achmad Yurianto mengutip tayangan Metro TV.

• Warga Sarolangun Dikabarkan Suspect Corona Karena Sesak Napas, Pihak RSUD Tunggu Hasil Labor

• Tema ILC Malam Ini, Selasa (17/3), Bahas Corona: Pro dan Kontra Lockdown”, Live Streaming di TvOne

• Begini Kondisi Terbaru Menhub Budi Karya Sumadi Setelah Dinyatakan Positif Virus Corona!

Jubir COVID-19 itu menambahkan secara umum pasien yang dirawat sudah membaik dan sebelumnya 9 pasien dinyatakan sembuh dan boleh pulang.

"Dan masih ada lagi yang, Insya Allah, di pemeriksaan kedua sudah negatif. Maka, kita tinggal menunggu interval 2 hari lagi untuk kita laksanakan lagi. Dan nanti kalau negatif juga, maka sudah bisa dipulangkan," terang Yurianto.

• Tema ILC Malam Ini, Selasa (17/3), Bahas Corona: Pro dan Kontra Lockdown”, Live Streaming di TvOne

• CATAT! Diperpanjang Sampai 30 April 2020, Laporan SPT Tahunan Tak Ada Sanksi Keterlambatan!

• Corona Mewabah, Begini Cara Rektor Unja Rapat dengan Dewan Pengawas Tanpa Haru Tatap Muka

Sebelumnya, Presiden Jokowi (Jokowi) dalam keterangan pers Senin (16/3/2020) menekankan saat ini yang perlu dilakukan yakni mengurangi aktivitas diluar rumah.

"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi dari satu tempat, ke tempat yang lain," kata Jokowi di Istana Bogor.

Masyarakat perlu menjaga jarak dan mengurangi tempat kerumunan yang berisiko membawa lebih besar membawa penyebaran COVID-19.

"Menjaga jarak dan mengurangi kerumuman orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran COVID-19," jelas Jokowi.

Ia juga meminta untuk penyampaian informasi terkait COVID-19 dilakukan secara satu pintu yakni melalui satgas COVID-19.

Hal itu dilakukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang nantinya akan diterima masyarakat.

"Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik saya juga minta agar satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada msyarakat," tandasnya.

Jokowi meminta kepada kepala daerah yang akan membuat kebijakan besar terkait penanganan virus corona agar membahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Untuk memudahkan berkomunikasi, ia meminta kepada daerah untuk selalu komunikasi dengan kementerian terkait serta satgas COVID-19.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait COVID-19, harus dibahas dulu dengan pemerintah pusat," jelasnya.

"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada dearah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas COVID-19" lanjutnya.

Terkait lockdown, ia mengeaskan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

• Cegah Covid-19 di Tanjab Barat, Dewan Minta Pemkab Buka Pos Kesehatan di Pelabuhan

• Daftar Album dan Lagu The Beatles sejak 1962 s/d Sekarang, Ada yang Legendaris dan Susah Dicari

• Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Virus Corona Diperpanjang Hingga 29 Mei 2020

• 9 Sniper Paling Mematikan di Dunia, Menembak dari Jarak 1900 Meter hingga Bidik Satu Platon

• Eko Pikir-pikir, Ketua Pokja Pembangunan Asrama Haji Jambi Divonis 1 Tahun 6 Bulan

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Tio/Inza/Nanda/Daryono)