Pemprov Jambi Batal Berlakukan TPP ASN Berdasarkan Anjab ABK Tahun Ini, Banyak OPD Belum Siap

Gonjang ganjing pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk para ASN di lingkup Pemprov Jambi akhirnya ada titik terang.

Tribunjambi/Zulkifli
Juru Bicara Pemprov Jambi Johansyah. 

Pemprov Jambi Batal Berlakukan TPP ASN Berdasarkan Anjab ABK Tahun Ini, Banyak OPD Belum Siap

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gonjang ganjing pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk para ASN di lingkup Pemprov Jambi akhirnya ada titik terang.

Hasil riview Inspektorat Provinsi Jambi nominal TPP ASN Provinsi Jambi tahun 2020 ini dikembalikan seperti skema tahun 2019 lalu. Besaran TPP dipukul rata berdasarkan pangkat dan golongan, tidak berdasarakan analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja (Anjab ABK).

Hal ini juga dipertegas dengan dikeluarnya surat Gubernur terkait pembatalan Peraturan Gubernur no 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN di lingkup Pemprov Jambi.

Muhibah Maritim 2, Pemkab Tanjab Barat Akan Pamerkan Kapal Perang dan Tank di Pelabuhan Roro

Begini Cara Dinas Kesehatan Batanghari Antisipasi Virus Corona

Izin Bermasalah, Satpol PP Kota Jambi Segel Kantor Global Nusa

Juru Bicara Pemprov Jambi Johansyah menyampaikan, dikembalikannya besaran TPP masing-masing ASN di lingkup Pemprov Jambi ini seperti tahun 2019, karena formula pemberian TPP berdasarkan Anjab ABK oleh Pemprov Jambi belum sepenuhnya siap.

"Jadi pertimbangan ABK OPD-OPD ini setelah dicek itu ada yang tidak sesuai. Makanya inspektorat melihat itu harus diterapkan secara utuh," kata Johan.

Alasan lain, kata Johan, di OPD banyak jabatan fungsional yang belum dilaporkan dalam penentuan grade.

"Jadi Pergubnya dicabut. Terus nominal TPP dikembalikan lagi seperti tahun 2019," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Karo Humas, pemberian TPP berdasarkan Anjab ABK tetap akan dilakukan, setelah matang dalam penilaian Anjab ABK dan jabatan fungsional semuanya terekam. "Insyallah 2021 kita terapkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemberian TPP berdasarkan Anjab ABK merupakan kewajiban yang diantur dalam Peraturan Dalam Negeri dan amanat dari Korsupgah KPK tentang managemen ASN.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved