Breaking News:

Lewat Skema Ini Pemprov Jambi Bisa Dapat 10 Persen Pengelolaan Blok Migas

Pemprov Jambi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengelolaan 10 persen saham dari pengelolaan wilayah kerja blok Migas di Provinsi Jambi.

Tribunjambi/Zulkifli
Kepala SKK Migas Sumbagsel Adiyanto Agus Handoyo, saat berkunjung ke Provinsi Jambi, Selasa (10/3/2020). 

Lewat Skema Ini Pemprov Jambi Bisa Dapat 10 Persen Pengelolaan Blok Migas 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemprov Jambi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengelolaan 10 persen saham dari pengelolaan wilayah kerja blok Migas di Provinsi Jambi melalui skema Partisipatin Interest (PI). Hal itu berdasarkan Permen ESDM No 37 tahun 2016. Namun hingga kini belum terwujud.

Berdasarkan informasi dari SKK Migas, beberapa blok wilayah kerja Migas di Provinsi Jambi yang secara aturan sudah bisa ditawarkan PI nya, untuk dikelola oleh BUMD Provinsi Jambi.

"Kami juga sudah berbicara kesiapan, karena di dalam Permen itu disampaikan harus dibentuk semacam BUMD dari Provinsi, supaya nanti yang mengelola khusus hanya BUMD yang mengelola Migas di dalamnya," kata Kepala SKK Migas Sumbagsel Adiyanto Agus Handoyo, saat berkunjung ke Provinsi Jambi, Selasa (10/3/2020).

Dari Jual Kerupuk Saifudin Bisa Kuliahkan Tiga Anaknya hingga Sarjana

Diduga Gunakan Narkotika, ASN di Tanjab Barat Dibekuk Polisi

Raja Belanda Minta Maaf Atas Kekerasan Militer Pasca-Proklamasi, Begini Jawaban Presiden Jokowi!

Dikatakan Adiyanto, sudah ada beberapa wilayah kerja eksplorasi Migas di Provinsi Jambi yang disampaikan, dan sekarang sudah dilakukan persetujuannya. Beberapa wilayah kerja itu sudah dimintakan Provinsi dan juga diberikan juga Menteri ESDM untuk supaya bisa diperoleh dari sisi pengelolaan PI 10 persen itu. Blok wilayah kerja itu diantaranya Mandala Jambi Energy.

"Inikan setiap pengembangan, Jadi sesuai Permen itu apabila Plan Of Development (POD) pertama itu disetujui pada saat itulah nanti kemudian akan ditawarkan PI 10 persen," katanya.

"Sekarang masih dalam eksplorasi, jadi PI 10 persen itu memang diberikan hanya untuk wilayah kerja yang POD nya disetujui. Kalau yang sudah beroperasi seperti PetroChina kan baru akan berakhir 2023 besok, sehingga di jambi ini ada beberapa K3S yang secara WK nya baru sudah ditawarkan, seperti Mandala, termasuk SouthEast Jambi," ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya kesiapan Pemda Provinsi Jambi untuk mengelola PI 10 persen ini, Pj Sekda Provinsi Jambi menyampaikan pihak Pemprov sudah hadir mendiskusikan itu di SKK dan BP Migas. Dikatakan Sudirman, untuk mengelola PI ini tidak lah mudah. Pemda harus membentuk BUMD Induk dan BUMD anak yang khusus mengelola Migas dan betul-betul berjalan dengan profesional.

"Dan ini harus dibenahi, supaya BUMD-BUMD ini bisa berjalan dengan baik, sehingga PI 10 persen ini bisa kita dapat," pungkas Sudirman.

Penulis: Zulkipli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved