Dorong Pembangunan Ujung Jabung, Pemprov Jambi Bebaskan Lahan 100 Ha untuk Kementerian
Keinginan Provinsi Jambi untuk mewujudkan beroperasinya Pelabuhan Ujung Jabung terus dilakukan.
Penulis: Zulkipli | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
Dorong Pembangunan Ujung Jabung, Pemprov Jambi Bebaskan Lahan 100 Ha untuk Kementerian
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Keinginan Provinsi Jambi untuk mewujudkan beroperasinya Pelabuhan Ujung Jabung terus dilakukan. Meski di dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang menjadi Prioritas pelabuhan Muarasabak, Provinsi Jambi menetapkan pelabuhan Ujung Jabung menjadi prioritas di 2021.
Pj Sekda Provinsi Jambi Sudirman, saat diwawancarai mengatakan baru-baru ini dirinya mendampingi Gubernur Jambi dalam Rakor Gubernur bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.
Dalam pertemuan itu Gubernur Jambi menyampaikan, salah satu program prioritas Provinsi Jambi tahun 2021 adalah pembangunan Ujung Jabung termasuk jembatan Sungai Rambut yang menghubungkan Nipah Sadu untuk akses menuju Ujung Jabung.
• BREAKING NEWS Terungkap Detik-detik Pengeroyokan Siswa SMAN Titian Teras Jambi
• Sisir Lokasi Hiburan Malam, Dua Orang Diamankan Ditresnarkoba Polda Jambi
• VIDEO Penampakan Area Kabah Kosong Melompong setelah Pemerintah Tutup Akses untuk Disterilisasi
"Dan memang Bappenas sudah masuk program Ujung Jabung. Cuma memang sih masih kembali bertanya, Jambi punya dua pelabuhan ni, Mura Sabak dan Ujung Jabung, tapi yang kelas secara bertahap pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk Ujung Jabung secara bertahap," kata Sudirman.
Lanjut Sudirman, kewajiban Pemprov dalam percepatan Ujung Jabung yaitu terkait dengan akses jalan menuju pelabuhan. Sementara untuk pembangunan pelabuhan sendiri menjadi tugas Kementrian Perhubungan.
Selain itu, Pemprov Jambi juga sudah membebaskan lahan kurang lebih 100 hektare di areal pelabuhan untuk diserahkan ke Kementrian Perhubungan untuk menunjang pembangunan pelabuhan.
"Kita sudah siap, sudah kita pecahkan sertifikatnya, kita maunya dihibahkan semua supaya cepat dikelola oleh Kementrian. Tapi kemarin Kementrian baru minta 15 hektare," jelas Sudirman.
Untuk anggaran ke depan, dikatakan Sudirman belum disampaikan nominalnya, namun menurut Kementrian setiap tahun akan digulirkan. "Tapi yang jelas kalau sekaligus tidak mungkin, pasti bertahap," pungkasnya.
