Tolak RUU Pembatasan Sepeda Motor di Jalan nasional, Ribuan Pengemudi Ojek Online (Ojol) Demo di DPR

Tolak RUU Pembatasan Sepeda Motor di Jalan nasional, Ribuan Pengemudi Ojek Online (Ojol) Demo di DPR

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengurai kemacetan lewat pembatasan sepeda motor melintas di jalan nasional mendapat penolakan dari pengendara ojek online  ( ojol ).

Pasalnya, bukan hanya membatasi ruang gerak pengendara sepeda motor, rancangan undang-undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan juga menyebutkan sepeda motor bukan termasuk dalam transportasi umum.

Terkait hal tersebut, massa pengemudi ojol menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (28/2/2020).

Pantauan Kompas.com, massa mulai berkumpul sekitar pukul 11.45 WIB.

Massa pengemudi ojol tumpah ruah hingga ke Jalan Raya Gatot Subroto di depan gedung DPR/MPR RI.

Semakin banyaknya pengemudi ojol, lalu lintas di Jalan Raya Gatot Subroto pun ditutup mulai dari flyover Senayan.

Kendaraan yang melintas dari arah Pancoran menuju Palmerah dialihkan melintasi Jalan Gerbang Pemuda.

• Video Viral Wali Murid Hukum Guru Merangkak Keliling Kelas, Dipicu Balas Dendam Akibat Anak Dihukum

• Gempa Bumi 4,6 SR Guncang Labuhan Bajo NTT Jumat (28/2) Siang

Sementara, sebagian kendaraan terlihat dialihkan ke jalur TransJakarta pada Pintu Tol Senayan.

Saat ini, polisi sudah berjaga di sekitar lokasi. Sementara itu, massa belum mulai berorasi.

Namun, berdasarkan spanduk-spanduk yang digelar massa, tuntutan yang mereka sampaikan terkait Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mereka meminta UU Nomor 22 Tahun 2009 itu direvisi dan menjadikan kendaraan roda dua sebagai transportasi khusus terbatas.

Dikutip dari Kompas.com, guna mengatur masalah kesemrawutan lalu lintas di jalan raya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa, mewacanakan mengatur jumlah kendaraan dengan cara pembatasan lintasan pengendara sepeda motor.

Lebih spesifiknya, Nurhayati berpendapat bahwa cukup penting untuk diberlakukan aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi motor untuk melintas.