Safrial Kecewa dengan Kinerja BPN, Pengurusan Aset Tanah Pemkab Tanjabbar Tak Kunjung Selesai

Imbauan Presiden Joko Widodo agar pengurusan sertifikat jangan lagi berbelit-belit dan lebih dipermudah hingga kini masih mengecewakan.

Tribunjambi/Darwin
Bupati Safrial kesal dengan BPN akibat pengurusan sertifikat tanah Pemkab Tanjab Barat tak kunjung selesai. 

Safrial Kecewa dengan Kinerja BPN, Pengurusan Aset Tanah Pemkab Tanjabbar Tak Kunjung Selesai

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Imbauan Presiden Joko Widodo agar pengurusan sertifikat jangan lagi berbelit-belit dan lebih dipermudah hingga kini masih mengecewakan.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial kesal dan kecewa dengan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengurus aset tanah Pemerintah Kabuapten Tanjab Barat.

"BPN ini seperti apa, sertifikat aset pemkab ga selesai selesai, kalau gitu ganti saja Badan Pertanahan Nasional jadi Badan Pertanahan Kabupaten biar bupati yang urus selesai semua," kata Safrial selepas pemberian penghargaan PBB P2 di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Selasa (25/2/20).

Safrial menegaskan menurutnya, tanah pemkab saja tidak kunjung selesai ditangani BPN. Apalagi tanah masyarakat biasa.

"Apalagi sertifikat rakyat kecil, pemkab saja sulit," ujarnya.

Cabai Turun, Harga Bawang di Pasar Angso Duo Jambi Merangkak Naik

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tertinggi, Tiga Camat Dapat Penghargaan dari Pemkab Tanjab Barat

Lowongan Beasiswa S-2 dan S-3 di Selandia Baru, Uang Saku Rp 4,3 Juta per Minggu

Dia juga meminta BPN serius menangani persoalan tanah yang ada di Tanjab Barat. Terutama tanah yang berbatasan dengan perusahaan sinar mas.

"Kita jangan sampai kalah dengan perusahaan," sebutnya.

Menurutnya pemetaan tanah tersebut harus segera di selesaikan. Sebab, banyak yang mengaku koperasi binaan sinar mas tapi belum bayar pajak ke pemkab.

"Biar tau dan enak datanya," tegas bupati.

Instansi Vertikal, lanjut bupati, mestinya kerjasama yang baik. Umpamanya, masalah HPL dimana BPN yang lebih tahu. Sementara Pemkab tidak tahu masalah itu. Makanya, Pemkab dan BPN koordinasi, Kehutanan dan Pemerintah Daerah duduk semeja.

Terutama yang lokasinya sekitar perusahaan, kata bupati sekarang banyak yang digelapkan perusahaan atas nama koperasi.

"Sekarang koperasi itu yang mana. Koperasi apa, anggotanya siapa, luasnya berapa. Dan itu mesti bayar," kata Safrial.

"Jadi itu kita kejar sekarang. Kita jangan takut dengan perusahaan kita ini hidup di negara hukum yang taat pada aturan apalagi dia perusahaan menghasilkan keuntungan. Kasihan kadang dengan rakyat kecil yang bayar. Masak orang kaya tidak bayar kita akan kejar itu," kata Safrial.

Sementara dari pihak BPN belum dapat dimintai penjelasan terkait persoalan yang dikeluhkan Bupati Safrial. (Darwin Sijabat/ Tribunjambi.com)

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved