Kepsek di Jambi Ramai Gadaikan BPKB Untuk Talangi Gaji Guru, Imbas Dana BOS yang Terlambat
Bahkan dana BOS untuk triwulan I tahun ini pun belum cair. Padahal kabarnya beberapa hari lalu dari pusat sudah mencairkan dana tersebut.
lihat foto
Dimisalkannya, untuk pencairan caturwulan kedua, pihak sekolah harus menuntaskan pertanggungjawaban caturwulan pertama.
Keterlambatan pencarian pada caturwulan pertama bisa memengaruhi pertanggungjawabannya, sehingga bisa saja memengaruhi pencairan pada caturwulan kedua.
Walakin, dia masih bersyukur, sejauh ini pihaknya masih menerima dana BOS sesuai kebutuhan. "Masih sesuai kebutuhan, alhamdulillah. Kendalanya mungkin ya, kadang terlambat. Tapi seperti yang saya bilang, begitulah kita menanganinya di sini," tandasnya.
Kisah getir para kepala sekolah ini juga terjadi di banyak daerah. Kepala SMPN 2 Garut, Jawa Barat, Budi Suhardiman contohnya.
Ia mengakui kisah pilu yang dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim itu.
Menurutnya, banyak para kepala sekolah di Garut yang rela menggadaikan BPKB mobil dan motor atau sertifikat demi kelangsungan belajar. Ada pula yang meminjam emas.
"Kalau sekolah di pinggiran, mereka susah mencari pinjaman ke pihak lain, akhirnya ya menggadaikan apa yang mereka punya dan berharga," kata kepala sekolah yang juga Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Cabang Garut ini, Rabu pecan lalu.
Tak sedikit pula, kata Budi yang bergelar doktor ini, sekolah yang tak bisa apa-apa. Pinjam tidak bisa, karena berada di pinggiran, lalu kepemilikan harta pun terbatas, akhirnya seadanya, yang penting proses belajar berlangsung.
"Kalau di sekolah yang saya pimpin, meminjam ke komite sekolah, itu pun tidak cukup," tuturnya.
Pihak sekolahnya meminjam Rp23 juta. Uang tersebut terutama digunakan untuk keperluan membayar honor guru dan staf tata usaha sukarelawan, juga penjaga sekolah, yang totalnya berjumlah 16 orang.
"Kan keperluan mereka tak bisa ditunda-tunda, kasihan kalau sampai terlambat," katanya, sambil menyebutkan di sekolahnya ada 1.050 murid, dan menerima dana BOS Rp200 juta.
Guru SMAN 1 Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Dedi juga mengaku pusing dengan tradisi keterlambatan dana BOS tersebut, sementara pembayaran SPP untuk siswa digratiskan dan tidak ada pemasukan.
Kenyataan pahit itu pasti mengganggu kegiatan belajar mengajar,
"Utang bank, gadaikan properti, sertifikat tanah dan BPKB. Mau gimana lagi. SPP gratis, tapi BOS telat, terus bayar operasional KBM pakai apa," katanya saat dihubungi Tribun Network.
Di SMAN 1 Bandar, kata Dedi, keterlambatan bisa tiga sampai enam bulan, "Terlambat terus. Alasannya proses administrasi," ujarnya.
